Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengambilalihan hak pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dari Yayasan Harapan Kita miliki keluarga Presiden Soeharto, tak jauh dari detik-detik peresmian pembukaan taman tersebut pada 46 tahun silam.

Hari ini, dalam sejarah, Presiden Soeharto meresmikan pembukaan TMII pada 20 April 1975.
Peresmian pembukaan TMII berlansgung meriah pada Minggu petang kala itu.

Dilansir dari pemberitaan harian Kompas pada 20 April 1975, diberitakan bahwa tamu undagan yang menghadiri peresmian pembukaan TMII mencapai 10.000 orang.

Baca juga: TMII Terus Merugi hingga Diambil Alih Negara, Yayasan Harapan Kita Mengaku Tak Pernah Bebankan Kas Negara

Acara tersebut juga dihadiri tamu negara dari luar negeri seperti istri Presiden Filipina waktu itu yakni Imelda Marcos dan istri Presiden Singapura Benyamin Sheares.

Soeharto mengatakan pembangunan TMII sangat penting bagi Bangsa Indonesia lantaran memiliki nilai persatuan dan kesatuan yang mempererat keutuhan nasional.

“Taman ini merupakan bagian dari pembangunan nasional kita. Taman ini merupakan tambahan kekayaan nasional kita. Taman ini merupakan Indonesia yang kecil yang menggambarkan secara utuh Indonesia yang besar,” ucap Soeharto dalam sambutannya sebagaimana dilansir dari harian Kompas pada 20 April 1975.

Adapun TMII mulanya diinspirasi oleh istri Soeharto yakni Tien Soeharto. Kala itu Tien Soeharto tengah mengunjungi Disneyland di Amerika Serikat (AS) pada 1971.

Dilansir dari buku Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942 (1995) yang ditulis Frances Gouda, ketika melihat Disneyland, Tien Soeharto lantas bermimpi bisa membangun taman bermain seperti Disneyland dengan menonjolkan spirit ke-Indonesiaan.

Baca juga: Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Tien Soeharto ingin membuat miniatur Indonesia dalam sebuah taman bermain yang besarnya hampir sama seperti Disneyland.

Namun Ide Tien Soeharto terkait pembangunan taman bermain miniatur Indonesia yang dinamai Mini itu ternyata memunculkan protes dari mahasiswa.

Sejak rencana pembangunan TMII didengungkan Tien Soeharto pada 1971, mahasiswa getol melancarkan berbagai aksi protes untuk menolaknya.

Aksi penolakan mahasiswa terhadap rencana pembangunan TMII dipicu saat Tien Soeharto mengumukan biaya pembangunan TMII yang mencapai Rp 10,5 miliar.

Padahal di saat yang sama Soeharto tengah menyampaikan anjuran hidup prihatin lantaran sebagian besar masyarakat masih hidup dalam taraf kemiskinan. Dalam beberapa kesempatan, Soeharto juga menekankan agar pembangunan didasarkan pada skala prioritas.

Karena itu, dalam sambutan peresmian pembukaan TMII, Tien Soeharto juga menyinggung pihak yang mengkritik pembangunan taman tersebut.

Baca juga: Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

“Bagi yang menyetujui saya ucapkan terima kasih karena hal itu mendorong saya untuk memulai tugas ini. Bagi yang tak setuju juga saya ucapkan terima kasih. Karena ketidaksetujuan itu dimaksudkan agar kami tak berbuat salah dan itu mendorong kami bekerja lebih berhati-hati," ujar Tien Soeharto.

Kini pemerintah mengambil alih hak pengelolaan TMII dari Yayasan harapan Kita berdasarkan Perpres Nomor 19 Tahun 2021. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, terbitnya Perpres ini dilatarbelakangi masukan banyak pihak soal TMII. Salah satunya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pratikno menjelaskan, sebelumnya dasar hukum soal TMII merujuk kepada Keppres Nomor 51 Tahun 1977.

"Menurut Keppres itu, TMII merupakan milik negara Republik Indonesia yang tercatat di Kemensetneg yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita," ungkap Pratikno di Kompleks Istanan Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (7/4/2021).

"Sudah hampir 44 tahun Yayasan Harapan Kita mengelola milik negara ini," lanjutnya.

Pratikno menyebut, negara memiliki kewajiban melakukan penataan TMII guna memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat.

Baca juga: Perpres 19/2021, Bangunan dan Aset TMII Dikelola Pemerintah

Selain itu agar TMII nantinya dapat berkontribusi kepada keuangan negara. Pratikno menambahkan, dengan adanya Perpres Nomor 19 Tahun 2021 ini, maka berakhir pula pengelolaan TMII yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita milik keluarga Soeharto.