Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Kompas.com - 20/04/2021, 13:34 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy di acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro merupakan strategi baru pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Selama ini, kata dia, pendekatan-pendekatan makro seperti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak mempunyai efek signifikan, termasuk dalam hal larangan mudik Lebaran.

"Peniadaan mudik tahun ini di dalam kerangka pembatasan mikro, beda dengan tahun lalu. Tahun lalu larangan mudik itu dalam kerangka pembatasan berskala besar, yang sekarang ini berskala kecil," kata Muhadjir di acara peringatan Hari Konsumen Nasional 2021, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: PPKM Mikro Diperpanjang, Dokumen Administrasi Perjalanan Harus Dibawa jika Keluar Daerah

Muhadjir melanjutkan, selama beberapa bulan terakhir ini, pemerintah optimistis dengan pendekatan PPKM mikro untuk mengatasi penularan virus corona.

"Karena ternyata pendekatan-pendekatan makro itu tidak punya efek yang cukup signifikan sehingga sekarang menggunakan pendekatan mikro," ujar dia.

Muhadjir mengatakan, hal tersebut berarti bahwa pencegahan Covid-19 difokuskan ke dalam lingkup terkecil.

Melalui strategi itu pula, kasus-kasus Covid-19, tidak lagi disamaratakan dalam suatu daerah.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Tanah Air Bertambah 4.952 dan Klaim Pemerintah soal Keberhasilan PPKM Mikro

Dengan demikian, kata dia, setiap ada kasus harus segera dikejar dengan melakukan tracking, tracing, dan testing (3T) yang dibarengi treatment (pengobatan) jika ada yang sudah parah.

"Itulah yang dilakukan selama ini dan ternyata dulu memang agak terabaikan karena kita fokus kepada pendekatan makro sehingga lebih banyak mencegati orang suruh pakai masker, kemudian masuk ke pasar-pasar memberikan penyuluhan tanpa memberikan perhatian agak spesifik kasus per kasus," tutur Muhadjir.

Adapun penerapan PPKM berskala mikro saat ini telah diperpanjang kembali selama 14 hari, mulai 20 April sampai 3 Mei 2021. Pemerintah juga memperluas pembatasan ke lima provinsi.

Baca juga: PPKM Berskala Mikro Diperluas hingga 25 Provinsi, Ini Rinciannya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X