Kompas.com - 20/04/2021, 11:58 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengaku, partainya siap berkontribusi jika diminta bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kita siap berkontribusi bagi bangsa dan negara apa pun pos yang diamanatkan nantinya. Siapa pun orangnya, bagi PAN tidak ada persoalan," kata Guspardi dalam keterangannya, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

hal ini ia sampaikan untuk menanggapi isu mengenai PAN akan bergabung ke kabinet Jokowi seiring mencuatnya kabar reshuffle kabinet.

Anggota Komisi II DPR ini mengaku, PAN mendukung langkah Jokowi untuk kembali melakukan reshuffle agar roda pemerintahan semakin baik.

"Semua keputusan yang akan diambil Jokowi tentu sudah melewati pertimbangan politik, efektivitas dalam upaya peningkatan kinerja kabinet, demi kemajuan bangsa dan negara," ujarnya.

Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Guspardi menambahkan, pihaknya menghormati apa pun keputusan Jokowi terkait wacana perombakan kabinet.

Ia berpendapat, masuk atau tidaknya PAN dalam kabinet, posisi partai tetap mendukung kebijakan yang pro-rakyat. Dalam hal ini, PAN tetap menjalankan fungsi check and balance.

"Bagi PAN, ini ibarat air mengalir saja. Kita senantiasa menjaga dan mengawal pemerintah berjalan sesuai semangat reformasi demi kepentingan bangsa dan negara. Dan jika ada sesuatu yang tidak pas, kita akan kritisi kebijakan pemerintah tersebut," tambahnya.

Hingga kini, lanjut Guspardi, PAN masih menunggu pihak istana terkait wacana reshuffle kabinet.

Baca juga: Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Ia mengaku belum mendapatkan informasi yang pasti terkait penunjukan menteri untuk pos baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Investasi, atau kementerian lainnya.

Sebelumnya, beredar kabar reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam beberapa pekan ke depan.

Kabar itu dilontarkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Baca juga: Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

Wacana reshuffle menguat pasca-rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta dibentuknya Kementerian Investasi.

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

Nasional
UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

Nasional
Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Nasional
UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

Nasional
Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Nasional
RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

Nasional
Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Nasional
Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X