Kompas.com - 20/04/2021, 08:09 WIB
Ilustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). ANTARA FOTO/Aprillio AkbarIlustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja DPR dalam menyusun undang-undang beberapa tahun terakhir sempat menjadi perhatian masyarakat.

Banyak pihak menilai DPR cenderung tidak mendirikan asas pembentukan perundang-undangan yang baik.

Berdasarkan data yang dihimpun Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif jumlah perkara pengujian uji materi undang-undang yang baru disahkan oleh DPR di tahun 2020 meningkat signifikan.

Peneliti Kode Inisiatif Violla Reininda mengatakan, total pengujian UU yang baru disahkan DPR dan masuk ke MK hingga Minggu (18/4/2021) tercatat ada 38 perkara.

"Jumlah ini meningkat secara signifikan dan sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Violla dalam diskusi daring, Minggu.

Baca juga: Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Violla mengatakan, pada 2019 pengujian UU yang disahkan di tahun itu hanya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Total, ada delapan pengujian materi terkait UU KPK.

Pada,2020 hingga 2021 pengujian UU, baik formil maupun materil meningkat hampir lima kali lipat.

"Pengajuan undang-undang ini ditujukan paling tidak pada lima undang-undang yang disahkan tahun 2020 yaitu Undang-undang penetapan Perppu Keuangan Negara untuk Penangaan Covid-19," ujarnya.

"Kemudian UU Pilkada, UU Minerba, UU Mahkamah Konstitusi dan juga UU Cipta Kerja," lanjut dia.

Sementara itu, lanjut Violla, jika dilihat secara lebih rinci pengujian formil di tahun 2020 meningkat sangat signifikan.

Baca juga: Setahun Belum Putuskan Uji Materi UU KPK, MK Dinilai Sedang Cari Alasan Penolakan

Adapun berdasarkan data Kode Inisiatif, pengujian formil yang tersendiri ada enam perkara, kemudian pengujian formil yang dibarengi dengan pengujian materiil ada 12 perkara.

Sedangkan pengujian yang ditujukkan untuk materill saja ada 20 perkara. Sehingga jika dijumlahkan pengajuan formil secara keseluruhan kurang lebih ada 18 perkara.

"Ini sebetulnya sudah bisa jadi indikator satu yang mengindikasikan bahwa ada persoalan pelik, ada persoalan krusial di dalam proses pembentukan undang-undang," ucap Violla.

UU Cipta Kerja bertentangan dengan prosedur

Salah satu penyusunan UU yang dinilai tidak mengedepankan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah saat menyusun UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Penyeberangan Merak-Bakauheni Diperketat, Satgas: Meski Bawa Hasil Swab, Cek Lagi

Minta Penyeberangan Merak-Bakauheni Diperketat, Satgas: Meski Bawa Hasil Swab, Cek Lagi

Nasional
Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih, Muhaimin: Semoga Semakin Baik dan Damai Sejahtera

Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih, Muhaimin: Semoga Semakin Baik dan Damai Sejahtera

Nasional
Lebaran, Presiden Jokowi Tak Ditemani Anak, Cucu, dan Menantu

Lebaran, Presiden Jokowi Tak Ditemani Anak, Cucu, dan Menantu

Nasional
Zulkifli Hasan-Anies Dikabarkan Bertemu Hari Ini, PAN: Biasanya Gubernur Silaturahmi

Zulkifli Hasan-Anies Dikabarkan Bertemu Hari Ini, PAN: Biasanya Gubernur Silaturahmi

Nasional
Ajak Jajaran Kemensos Genjot Kualitas SDM, Mensos Risma: Kuncinya Reformasi Birokrasi

Ajak Jajaran Kemensos Genjot Kualitas SDM, Mensos Risma: Kuncinya Reformasi Birokrasi

Nasional
Silaturahmi Lebaran, Jokowi Video Call Wapres Ma'ruf Amin

Silaturahmi Lebaran, Jokowi Video Call Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Peringatan Kenaikan Isa Almasih, Menag: Mari Perkuat Moderasi Beragama

Peringatan Kenaikan Isa Almasih, Menag: Mari Perkuat Moderasi Beragama

Nasional
Cerita Lebaran dari Markas Satgas Covid-19...

Cerita Lebaran dari Markas Satgas Covid-19...

Nasional
Prabowo Shalat Id dan Berlebaran di Hambalang

Prabowo Shalat Id dan Berlebaran di Hambalang

Nasional
Shalat Id di Rumah Dinas Bareng Keluarga, Ketua DPR Ingatkan Berbagi Kebahagiaan di Masa Pandemi

Shalat Id di Rumah Dinas Bareng Keluarga, Ketua DPR Ingatkan Berbagi Kebahagiaan di Masa Pandemi

Nasional
Anggota Paspampres Jadi Khatib Shalat Id Jokowi, Ini Isi Khotbahnya

Anggota Paspampres Jadi Khatib Shalat Id Jokowi, Ini Isi Khotbahnya

Nasional
Lebaran, Doni Monardo Ajak Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Lebaran, Doni Monardo Ajak Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
Nadiem Rayakan Lebaran di Rumah, Ingatkan Kepedulian terhadap Sesama

Nadiem Rayakan Lebaran di Rumah, Ingatkan Kepedulian terhadap Sesama

Nasional
Jokowi Shalat Id di Istana Bogor, Anggota Paspampres Bertindak sebagai Imam dan Khatib

Jokowi Shalat Id di Istana Bogor, Anggota Paspampres Bertindak sebagai Imam dan Khatib

Nasional
Presiden Jokowi dan Iriana Shalat Idul Fitri di Halaman Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Iriana Shalat Idul Fitri di Halaman Istana Bogor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X