Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Kompas.com - 19/04/2021, 20:30 WIB
Salah satu inisiator acara yang di klaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Darmizal (tengah) memberikan konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/3/2021). Partai Demokrat versi KLB menyatakan KLB yang mereka adakan sah dan sesuai dengan AD/ART partai. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumaySalah satu inisiator acara yang di klaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Darmizal (tengah) memberikan konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/3/2021). Partai Demokrat versi KLB menyatakan KLB yang mereka adakan sah dan sesuai dengan AD/ART partai. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Darmizal menilai, somasi yang dilakukan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tindakan yang tidak masuk akal.

Sebab, sikap tersebut diambil setelah SBY dan Partai Demokrat mengadukan ke pengadilan negeri. 

"Sungguh itu satu dagelan konyol, kata seorang teman. Kenapa? Bukankah Kubu SBY, AHY dan kaum musketeers di sekitarnya sudah melakukan aduan ke PN dalam dugaan perbuatan melawan hukum," kata Darmizal dalam keterangannya, Senin (19/4/2021).

"Kalau sudah di pengadilan, kenapa sekarang disomasi? Layaknya, somasi dilakukan sebelum satu masalah dilaporkan. Tapi itulah SBY yang lagi dikejar KLB (Karma Luar Biasa)," imbuh dia.

Atas somasi tersebut, Darmizal pun menyebut SBY dan Partai Demokrat senang memanipulasi opini agar rakyat bersimpati bahwa mereka adalah pihak yang dizalimi.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Dia melihat ada kejanggalan dalam proses somasi yang dilakukan SBY dan Partai Demokrat. Pasalnya, somasi terbuka itu dilayangkan setelah SBY dan Partai Demokrat mendaftarkan gugatan ke PN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sejatinya, somasi dilayangkan sebelum ada gugatan," ucapnya.

Lebih lanjut, Darmizal juga mengaku heran dan mempertanyakan sikap SBY dan Partai Demokrat melakukan somasi.

Ia bertanya bagaimana pihak yang sedang bersengketa dan belum mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, lantas dapat mengklaim sebagai pihak yang menang dan sah dalam somasi terbuka.

"Apakah SBY dan para penasihatnya pura-pura lupa atau kehilangan akal sehat untuk mengikuti peraturan yang harus ditaati bersama?," tanya Darmizal.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Nasional
Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Nasional
Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Nasional
Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Nasional
Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Nasional
Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Nasional
Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Nasional
Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Nasional
Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Nasional
 Luhut: Varian Delta Sangat Cepat Membuat Saturasi Oksigen Pasien Covid-19 Menurun

Luhut: Varian Delta Sangat Cepat Membuat Saturasi Oksigen Pasien Covid-19 Menurun

Nasional
Luhut Klaim Pemenuhan Oksigen dan Obat Semakin Membaik

Luhut Klaim Pemenuhan Oksigen dan Obat Semakin Membaik

Nasional
Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X