Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/04/2021, 20:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Darmizal menilai, somasi yang dilakukan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tindakan yang tidak masuk akal.

Sebab, sikap tersebut diambil setelah SBY dan Partai Demokrat mengadukan ke pengadilan negeri. 

"Sungguh itu satu dagelan konyol, kata seorang teman. Kenapa? Bukankah Kubu SBY, AHY dan kaum musketeers di sekitarnya sudah melakukan aduan ke PN dalam dugaan perbuatan melawan hukum," kata Darmizal dalam keterangannya, Senin (19/4/2021).

"Kalau sudah di pengadilan, kenapa sekarang disomasi? Layaknya, somasi dilakukan sebelum satu masalah dilaporkan. Tapi itulah SBY yang lagi dikejar KLB (Karma Luar Biasa)," imbuh dia.

Atas somasi tersebut, Darmizal pun menyebut SBY dan Partai Demokrat senang memanipulasi opini agar rakyat bersimpati bahwa mereka adalah pihak yang dizalimi.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Dia melihat ada kejanggalan dalam proses somasi yang dilakukan SBY dan Partai Demokrat. Pasalnya, somasi terbuka itu dilayangkan setelah SBY dan Partai Demokrat mendaftarkan gugatan ke PN.

"Sejatinya, somasi dilayangkan sebelum ada gugatan," ucapnya.

Lebih lanjut, Darmizal juga mengaku heran dan mempertanyakan sikap SBY dan Partai Demokrat melakukan somasi.

Ia bertanya bagaimana pihak yang sedang bersengketa dan belum mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, lantas dapat mengklaim sebagai pihak yang menang dan sah dalam somasi terbuka.

"Apakah SBY dan para penasihatnya pura-pura lupa atau kehilangan akal sehat untuk mengikuti peraturan yang harus ditaati bersama?," tanya Darmizal.

Selain itu, dia juga menilai somasi terbuka itu hanya intrik provokasi terbaru yang bertujuan ingin mengganggu harmonisasi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Untuk itu, Darmizal mengatakan bahwa pihaknya meyakini tidak ada lagi masyarakat yang percaya dengan apa yang dilakukan kubu SBY.

Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

"Kami sangat yakin dan percaya, tak ada lagi masyarakat yang percaya dengan intrik atau model drakor ala kubu SBY," tutur dia.

Seolah tak ambil pusing dengan somasi terbuka itu, pihaknya kemudian berpesan agar SBY tidak lagi membuat intrik atau dagelan.

Sebab, kata dia, hal itu justru malah menjadi bahan tertawaan di masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, tim advokasi Partai Demokrat melakukan somasi terbuka kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko serta nama-nama lainnya yang menjadi peserta KLB Deli Serdang.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, lewat somasi tersebut, pihaknya menegur Moeldoko dkk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengatasnamakan diri sebagai Partai Demokrat.

"Kami menegur Para Tersomir untuk menghentikan segala bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di atas, dengan seketika, sejak somasi ini disampaikan," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (19/4/2021).

Herzaky juga menegaskan, apabila kubu KLB masih menggunakan atribut, berbicara, membuat pernyataan mengatasnamakan diri sebagai Partai Demokrat, maka pihaknya akan melakukan upaya hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Berduka atas Wafatnya Mantan Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana

Ganjar Berduka atas Wafatnya Mantan Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana

Nasional
1.899 Jemaah Haji Miqat di Bir Ali 1 Juni 2023 dan Geser ke Makkah

1.899 Jemaah Haji Miqat di Bir Ali 1 Juni 2023 dan Geser ke Makkah

Nasional
MAKI Nilai Putusan MK soal Penambahan Masa Jabatan Pimpinan KPK Berlaku untuk Periode Berikutnya

MAKI Nilai Putusan MK soal Penambahan Masa Jabatan Pimpinan KPK Berlaku untuk Periode Berikutnya

Nasional
PDI-P Diingatkan Jangan Sombong: Meskipun Kamu Gede, Belum Tentu Kamu Segede Itu Lagi

PDI-P Diingatkan Jangan Sombong: Meskipun Kamu Gede, Belum Tentu Kamu Segede Itu Lagi

Nasional
Pengamat Kritik MK, Seharusnya Tak Ikut Tentukan Masa Jabatan Pejabat Publik

Pengamat Kritik MK, Seharusnya Tak Ikut Tentukan Masa Jabatan Pejabat Publik

Nasional
Kemenkes Kirim 107 Ton Obat dan perbekalan Kesehatan Jemaah Haji

Kemenkes Kirim 107 Ton Obat dan perbekalan Kesehatan Jemaah Haji

Nasional
Megawati Dinilai Realistis Pilih Ganjar Pranowo Jadi Capres Dibanding Puan Maharani

Megawati Dinilai Realistis Pilih Ganjar Pranowo Jadi Capres Dibanding Puan Maharani

Nasional
Sowan ke Ulama Banten, Ganjar Diminta Duduk di Tempat Bekas Jokowi

Sowan ke Ulama Banten, Ganjar Diminta Duduk di Tempat Bekas Jokowi

Nasional
Helikopter TNI AD Jatuh di Bandung, Lima Kru Terluka

Helikopter TNI AD Jatuh di Bandung, Lima Kru Terluka

Nasional
Pengamat: Jabatan Firli Diperpanjang MK, Capim KPK Selanjutnya Tetap Dipilih Jokowi

Pengamat: Jabatan Firli Diperpanjang MK, Capim KPK Selanjutnya Tetap Dipilih Jokowi

Nasional
Mengaku Sering Temui Jokowi, Ganjar: Beliau Mentor Saya

Mengaku Sering Temui Jokowi, Ganjar: Beliau Mentor Saya

Nasional
Hadiri Soda Fest di Sleman, Giring Ganesha Optimistis PSI Bisa Jadi Kuda Hitam di Pemilu 2024

Hadiri Soda Fest di Sleman, Giring Ganesha Optimistis PSI Bisa Jadi Kuda Hitam di Pemilu 2024

Nasional
Gus Imin Usulkan Dana Desa Ditambah Jadi Rp 5 Miliar per Tahun

Gus Imin Usulkan Dana Desa Ditambah Jadi Rp 5 Miliar per Tahun

Nasional
RUU Kesehatan Jadi Langkah komprehensif Pemerintah Mereformasi Sektor Kesehatan

RUU Kesehatan Jadi Langkah komprehensif Pemerintah Mereformasi Sektor Kesehatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com