Kasus TPPU di MA, KPK Cegah Satu Orang ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk pencegahan ke luar negeri terhadap satu orang pada Kamis (8/4/2021).

Adapun pencegahan itu dilakukan terkait pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus pengurusan perkara di Mahkamah Agung 2012-2016.

"Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses penyidikan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Kompas.com, Senin (19/4/2021).

Kendati demikian, Ali tidak menyebut identitas detail siapa orang yang diminta untuk dilakukan pencegahan ke luar negeri itu.

Baca juga: Setahun Belum Putuskan Uji Materi UU KPK, MK Dinilai Sedang Cari Alasan Penolakan

Ia mengatakan, pencegahan ke luar negeri itu berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 8 April 2021.

"Pencegahan ke luar negeri ini tentu dalam rangka kepentingan pemeriksaan, agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia dan kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK," ucap Ali.

Sebelumnya diberitakan, KPK tengah mengembangkan kasus korupsi dengan membuka penyidikan baru kasus penerimaan hadiah atau janji perkara dari mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.

Ali menyebut, KPK telah memiliki bukti permulaan yang cukup dari fakta-fakta penyidikan maupun persidangan.

"Saat ini KPK telah menaikan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari ES (Eddy Sindoro) dkk," kata Ali dalam keterangan tertulis, Jumat (16/4/2021).

Ali mengatakan, KPK juga telah melakukan penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU dalam kasus ini.

Baca juga: Eks Pimpinan KPK Heran MK Belum Juga Putuskan Hasil Uji Materi UU KPK

“Penerapan TPPU ini, karena ada dugaan terjadi perubahan bentuk dan penyamaran dari dugaan hasil tindak pidana korupsi kepada pembelian aset-aset bernilai ekonomis seperti properti maupun aset lainnya," kata Ali.

Ali menyebut, KPK akan mengumumkan siapa pihak yang dijadikan tersangka bila proses penyidikan sudah cukup.

"Apabila kegiatan penyidikan telah cukup, KPK akan menginformasikan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Ali.

"Kami memastikan setiap perkembangan mengenai kegiatan penyidikan perkara ini akan selalu sampaikan kepada masyarakat," ucap dia.

Eddy divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Ia terbukti memberikan uang sebesar Rp 150 juta dan 50.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada panitera pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Uang tersebut diberikan agar Edy Nasution menunda proses pelaksanaan aanmaning atau penundaan eksekusi terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP).

Baca juga: KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

Suap juga sebagai pelicin agar Edy Nasution menerima pendaftaran peninjauan kembali (PK) PT Across Asia Limited (PT AAL) meskipun sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Eddy terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus ini berawal dari penangkapan terhadap pegawai PT Artha Pratama Anugerah, Doddy Aryanto Supeno dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, pada April 2016.