Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Warga Mudik Lebih Awal, Epidemiolog Minta Pemda Terapkan Jaring Pengaman dan Karantina

Kompas.com - 19/04/2021, 14:35 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menerapkan jaring pengaman di setiap titik jalur mudik.

Hal ini bertujuan untuk mendeteksi kasus Covid-19 yang dibawa oleh warga yang melakukan mudik lebih awal, sehingga tak terjadi lonjakan kasus.

"Untuk meminimalisir risiko lonjakan (kasus Covid-19) walaupun itu akan terjadi ataupun tidak. Caranya bagaimana? Mengidentifikasi titik-titik rawan, dari mulai titik keberangkatan ini bisa dari rumah, stasiun," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/4/2021).

Adapun yang perlu menjadi perhatian dari mulai titik keberangkatan, kata dia, yakni apakah penduduk yang hendak melakukan perjalanan telah melakukan pemeriksaan antigen Covid-19 atau belum.

Selanjutnya, setelah dari titik keberangkatan, Pemda perlu memperhatikan titik perjalanan para pemudik.

Baca juga: Daftar Titik Penyekatan Larangan Mudik 6-17 Mei di Pulau Jawa, Mulai dari Banten, Jawa Barat, DIY hingga Jawa Timur

Misalnya, ketentuan yang diberlakukan pada transportasi umum selama perjalanan, kebersihan dari rest area dan posko pemeriksaan Covid-19.

"Sudah melewati titik keberangkatan dan titik perjalanan, jangan sampai saat masuk (daerah tujuan mudik) di-test dan terkena Covid-19, Kalau dia positif harus ada tempat karantinanya seperti itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Dicky meminta, masyarakat dapat segera melaporkan ke petugas jika merasa memiliki gejala covid-19 baik dengan sistem online atau langsung di setiap titik jalur mudik.

Ia mengingatkan penularan virus Corona di Indonesia sudah masuk ke tahap community transmission atau penularan virus Corona yang terjadi sedemikian rupa sehingga sumbernya tidak diketahui.

"Dalam situasi itu dalam setiap pergerakan, mobilisasi, keramaian sangat jelas dan tidak bisa dibantah akan memperburuk situasi pandemi. Dan menambah kasus kesakitan dan kematian," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Istiono mengatakan, pihaknya tak akan melarang pemudik Lebaran yang berangkat sejak awal bulan Ramadhan sebelum larangan mudik berlaku sejak 6-17 Mei mendatang.

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Pihaknya hanya meminta saat pulang kampung sebelum waktu larangan ditetapkan menjaga protokol kesehatan terutama tak membuat kerumunan di sepanjang jalan.

"Kita tak ada larangan bagi pemudik yang pulang kampung lebih awal atau sekarang. Syaratnya tetap jaga protokol kesehatan dan tak boleh ada kerumunan," jelas Istianto, kepada wartawan saat pengecekan jalur mudik di Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (15/4/2021).

Istiono pun menegaskan tak menganjurkan para pemudik untuk pulang sekarang sebelum 6 Mei.

Namun, pihaknya melarang mudik pada Lebaran tahun ini supaya tak terjadi kerumunan dan muncul kembali klaster baru.

"Intinya itu jangan berkerumun. Tak boleh ada kerumunan. Kita melarang mudik dari tanggal 6 sampai 17 Mei. Jadi kita lakukan operasi khusus pada pengamanan jalur Lebaran 2021," tambah Istiono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com