Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas Publik Khawatir Terorisme, Pengamat Nilai Perlu Peran Pemuka Agama

Kompas.com - 19/04/2021, 13:40 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil suvei Litbang Kompas, sebanyak 56,6 persen masyarakat sangat khawatir pada aksi terorisme yang belakangan terjadi.

Dua aksi tersebut adalah bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dan penyerangan di Mabes Polri Jakarta.

Menanggapi hal tersebut pengamat terorisme dan intelejen Stanislaus Riyanta mengungkapkan, pemuka agama harus menjadi aktor terdepan memerangi paham radikalisme di masyarakat.

Baca juga: Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Penyebabnya, lanjut Riyanta, banyak pihak yang terpapar paham radikal, menggunakan narasinya untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ajaran agama tertentu.

"Kelompok teror seringkali menggunakan alasan ajaran tertentu termasuk agama, harus dilawan oleh para pemuka agama," kata Riyanta kepada Kompas.com, Senin (19/4/2021).

Ia menjelaskan, para pemuka agama harus bersatu dan secara tegas menyatakan bahwa tidak ada agama yang membenarkan dan mengajarkan tindakan terorisme.

Riyanta mengatakan, hal ini penting dilakukan agar pihak-pihak yang mendukung aksi terorisme tidak lagi memiliki tempat di masyarakat.

"Ketakutan masyarakat akan semakin bertambah jika pihak yang mendukung aksi teror dibiarkan, karena memang menjadi fakta bahwa narasi yang mendukung aksi teror masih beredar di masyarakat," ucap dia.

Baca juga: Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Pemuka agama, dinilai Riyanta menjadi garda terdepan pada pemberantasan terorisme karana jika masyarakat menghadapi langsung, mereka kerap kali harus berhadapan dengan anggapan melawan dalil-dalil agama.

"Karena kelompok tersebut menggunakan dalil agama sebagai pembenaran,sehingga ketika ada yang melawan akan dihadapkan dengan (pemahaman) anti agama," tutur Riyanta.

"Untuk itu pemuka agama dari semua agama harus bersatu untuk melawan ideologi kekerasan tersebut," kata dia.

Sebagai informasi hasil temuan Litbang Kompas menyebut sebanyak 74,7 persen menganggap kinerja pemerintah sudah cukup baik melawan terorisme.

Baca juga: 34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

Di sisi lain, hasil survei juga menunjukan bahwa sebanyak 49,8 persen responden menyatakan siap menerima mantan napi terorisme (napiter) kembali hidup di tengah masyarakat.

Adapun survei Litbang Kompas dilakukan pada pertengahan April 2021 dengan melibatkan 520 responden di 34 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian sekitar 4,30 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com