Kompas.com - 19/04/2021, 11:53 WIB
 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur melanjutkan sidang kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor dengan terdakwa Rizieq pada hari ini, Senin (19/4/2021). KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMAD Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur melanjutkan sidang kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor dengan terdakwa Rizieq pada hari ini, Senin (19/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor Agus Ridhallah membeberkan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi dalam kerumunan menyambut Rizieq Shihab di Megamendung, Jumat (13/11/2020) lalu.

Hal itu disampaikan Agus saat menjadi saksi dalam sidang kasus kerumunan Megamendung dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (19/4/2021).

Agus mengatakan, pelanggaran protokol tersebut antara lain tidak memakai masker serta tidak menjaga jarak.

"Tidak memakai masker. Kedua, (tidak) jaga jarak, tidak sesuai kemudian juga tidak ada cuci tangan," kata Agus saat bersaksi, Senin, dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Camat Sebut 20 Orang Reaktif Covid-19 Setelah Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Agus melanjutkan, jumlah orang yang hadir dalam acara tersebut juga melebihi aturan Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor yakni maksimal 150 orang.

Sementara, kata Agus, jumlah orang yang hadir dalam acara itu mencapai 3.000 orang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, acara tersebut juga berjalan lebih dari 3 jam, tidak sesuai dengan aturan Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor yaitu maksimal 3 jam.

"Penyelenggaraan melebih jumlah yang dibatasi 150 orang. Melebih (waktu) dari 3 jam," kata dia.

Ia menambahkan, panitia acara juga tidak menandatangani kesiapan mematuhi protokol kesehatn sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan acara di masa pandemi.

"Tidak ada (persetujuan dari panitia), panitia harusnya menandatangi pernyataan kesanggupan menaati Protokol Kesehatan ke camat, nanti baru camat memperbolehkan kegiatan setelah adanya pernyataan tersebut," kata Agus.

Baca juga: Kasatpol PP Kabupaten Bogor Sebut Ketokohan Rizieq di Kasus Kerumunan Megamendung

Dalam kasus ini, Rizieq didakwa telah menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan terkait kasus kerumunan di Megamendung.

Ia didakwa melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Selain itu, Rizieq juga didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Terakhir, ia dijerat Pasal 216 ayat (1) KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Nasional
Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan 'Leadership In Crisis', Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan "Leadership In Crisis", Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Nasional
Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Nasional
Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Nasional
Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Nasional
Ketika Mega Jadi Simbol Anti Orde Baru dan Memilih Golput

Ketika Mega Jadi Simbol Anti Orde Baru dan Memilih Golput

Nasional
Komunikasi Lili Pintauli dengan Terdakwa Korupsi Terungkap di Sidang, KPK Siap Dalami

Komunikasi Lili Pintauli dengan Terdakwa Korupsi Terungkap di Sidang, KPK Siap Dalami

Nasional
Mengenang Wiji Thukul, Aktivis yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996

Mengenang Wiji Thukul, Aktivis yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996

Nasional
Tanda Tanya yang Belum Terjawab dari Kerusuhan 27 Juli 1996...

Tanda Tanya yang Belum Terjawab dari Kerusuhan 27 Juli 1996...

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Penyebab Kerentanan Anak adalah Gagapnya Orangtua Ikuti Teknologi

Kementerian PPPA Sebut Penyebab Kerentanan Anak adalah Gagapnya Orangtua Ikuti Teknologi

Nasional
Gelar Tabur Bunga Peringati Tragedi 27 Juli 1996, PDI-P: Perjuangan Belum Selesai

Gelar Tabur Bunga Peringati Tragedi 27 Juli 1996, PDI-P: Perjuangan Belum Selesai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X