Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Kompas.com - 18/04/2021, 18:03 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan 47,2 persen responden menyebut bagian pengadaan sebagai tempat yang paling sering terjadi korupsi.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/4/2021).

Baca juga: Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

LSI melakukan survei dengan populasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga, di pusat maupun daerah.

Sebanyak 1.201 PNS menjadi responden survei yang diwawancarai pada 3 Januari hingga 31 Maret 2021.

"Kalau melihat dari tempat, menurut para PNS, tempat yang paling sering terjadi korupsi adalah bagian procurement atau bagian pengadaan" kata Djayadi.

"Saya kira ini sudah banyak kita duga ya, hampir 50 persen PNS yang disurvei mengatakan bagian pengadaan yang paling rawan korupsi," ucap dia.

Baca juga: Survei LSI, Ahok Masuk Daftar Calon Presiden 2024

Selain itu, di bagian perizinan usaha sebanyak 16 persen, di bagian keuangan 10,4 persen, di bagian pelayanan 9,3 persen dan di bagian personalia 4,4 persen.

Sementara itu, di bagian lainnya 1 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 11,6 persen.

"Ini memang kalau dilihat dari data, yang paling penting menjadi sorotan utama dalam reformasi birokrasi adalah bagian pengadaan," ucap Djayadi.

Dalam survei ini, para PNS yang menjadi responden ditanyakan tentang persepsi dan penilaian mereka terhadap korupsi dan potensi korupsi, suap/gratifikasi, upaya pengawasan internal, dan pengaduan.

Baca juga: Tanggapi Survei LSI, Gerindra: Kami Belum Menghitung Peluang Pak Prabowo...

Populasi survei adalah seluruh PNS di lembaga-lembaga negara dengan jumlah PNS yang besar serta beberapa lembaga negara lainnya sesuai pertimbangan studi di tingkat pusat dan tingkat provinsi yang tersebar di 14 provinsi.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak (stratified multistage random sampling) dari populasi tersebut, dilakukan oversample sebanyak 200 responden yang tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga, sehingga total sample yang direncanakan sebanyak 1.200 responden.

Karena kendala teknis sulitnya mengakses responden di beberapa Kementerian/Lembaga, maka dilakukan penambahan atau perubahan Kementerian/Lembaga. Total sampel akhir yang dianalisis sebanyak 1.201 responden.

Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Responden Tidak Puas Atas Kinerja KPK

Jumlah populasi PNS pada Kementerian/Lembaga negara di tingkat pusat dan daerah yang terpilih dalam penelitian ini sebanyak 915.504 orang atau sekitar 22 persen dari total jumlah PNS di Indonesia.

Responden diwawancarai secara tatap muka, baik daring maupun luring oleh pewawancara yang dilatih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lapor ke Wapres, Menko PMK Klaim Mudik Tahun Ini Cukup Baik

Lapor ke Wapres, Menko PMK Klaim Mudik Tahun Ini Cukup Baik

Nasional
Wapres Minta Menlu Konsisten Perjuangkan 'Two State Solution' untuk Palestina-Israel

Wapres Minta Menlu Konsisten Perjuangkan "Two State Solution" untuk Palestina-Israel

Nasional
Rizieq Shihab, Din Syamsuddin, dan 3 Tokoh Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Rizieq Shihab, Din Syamsuddin, dan 3 Tokoh Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Jokowi Singgung UU Perampasan Aset Saat Minta Maksimalkan Penyelamatan Uang Negara

Jokowi Singgung UU Perampasan Aset Saat Minta Maksimalkan Penyelamatan Uang Negara

Nasional
Bertemu Prabowo, Tim Cook Yakin Kerja Sama Indonesia-Apple Makin Sukses ke Depan

Bertemu Prabowo, Tim Cook Yakin Kerja Sama Indonesia-Apple Makin Sukses ke Depan

Nasional
Gerindra Siapkan Kader Internal untuk Maju di Pilkada Sumut

Gerindra Siapkan Kader Internal untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
MK Sebut 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Berjumlah 17 Surat, Kemungkinan Bisa Bertambah

MK Sebut "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Berjumlah 17 Surat, Kemungkinan Bisa Bertambah

Nasional
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Prediksi Amicus Curae Megawati Tak Akan Dipertimbangkan MK

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Prediksi Amicus Curae Megawati Tak Akan Dipertimbangkan MK

Nasional
Peras Tahanan Korupsi, Mantan Karutan KPK Minta Maaf

Peras Tahanan Korupsi, Mantan Karutan KPK Minta Maaf

Nasional
Spesifikasi Kapal Patroli yang Dibeli Indonesia dari Italia, Bisa Diubah Jadi Fregat

Spesifikasi Kapal Patroli yang Dibeli Indonesia dari Italia, Bisa Diubah Jadi Fregat

Nasional
KPK Setor Rp 8,2 M ke Negara dari Kasus Eks Wali Kota Ambon

KPK Setor Rp 8,2 M ke Negara dari Kasus Eks Wali Kota Ambon

Nasional
Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tidak Boleh Jadul

Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tidak Boleh Jadul

Nasional
Gerindra: Tidak Ada Namanya Amicus Curiae Masuk Pertimbangan Hakim

Gerindra: Tidak Ada Namanya Amicus Curiae Masuk Pertimbangan Hakim

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Temui Prabowo di Kemenhan

Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
CEO Microsoft Kunjungi RI pada 30 April, Pemerintah Harapkan Kepastian Investasi

CEO Microsoft Kunjungi RI pada 30 April, Pemerintah Harapkan Kepastian Investasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com