Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/04/2021, 16:13 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melacak dugaan transaksi gelap yang dilakukan lima jaringan terorisme.

Azis menduga kelima jaringan teroris tersebut menggunakan layanan fintech, crowdfunding, dan organisasi nirlaba di Indonesia.

"Kami meminta BNPT untuk terus meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait khususnya PPATK guna melacak sinyalemen yang ada," kata Azis seperti dilansir Antara, Jumat (16/4/2021).

Menurut Azis, jaringan teroris tersebut menggunakan modus penggalangan dana melalui kampanye di media sosial.

Baca juga: PPATK: Penyidikan dan Penuntutan TPPU Masih Minim

Ia menduga modus yang dilakukan berkaitan dengan pengumpulan donasi.

Lebih lanjut, Azis juga mencurigai saat ini masih ada kegiatan dari lingkar kelompok terorisme yang memanfaatkan beberapa momentum dengan menyebar propaganda radikal secara terselubung untuk melakukan rekrutmen secara daring.

"Kecenderungan ini diiringi dengan perubahan rekrutmen, pengumpulan donasi, lokasi berkumpul dan metode kerja," ujarnya.

Lima jaringan teroris yang dimaksudkan Azis tersebut yakni jaringan Negara Islam Indonesia (NII), lalu jaringan Jamaah Islamiyah (JI).

Kemudian jaringan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Jaringan MMI, menurutnya, terafiliasi dengan Al-Qaeda di Suriah dan Front Al-Nusrah.

Baca juga: PPATK dan Densus 88 Koordinasi Intensif Cegah Terorisme

Selanjutnya, jaringan kelompok Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), yang diduga melahirkan kelompok teroris lainnya yakni Jamaah Ansharut Syariah (JAS) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Selain itu, Azis juga mencurigai jaringan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK).

Menurutnya, JAK telah ada di Indonesia sejak tahun 2016 serta dikenal dengan nama JAK Nusantara.

Ia berpendapat, gerakan JAK sudah mulai redup, namun masih terdapat beberapa tokoh yang tersebar di wilayah Indonesia.

"Gerakannya mulai redup. Namun ada beberapa tokoh yang menyebar di kawasan barat dan timur Indonesia. Mereka menamakan dirinya JAK Masyriq dan JAK Maghrib. Kelompok ini, sangat erat dengan JAD," ujarnya.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas, PPATK Tagih Janji Jokowi, dan Kerugian bagi Negara

Azis juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap adanya jaringan terorisme dalam media sosial.

Menurut dia, kelompok terorisme kerap memeiliki kecenderungan menyasar kelompok yang kerap menghabiskan waktu di media sosial.

"Dilanjutkan dengan ajakan, bergabung dalam grup WhatsApp hingga diajarkan merakit bom hingga doktrin menjadi pengantin sebuah istilah lama yang mereka adopsi," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com