Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Kompas.com - 16/04/2021, 13:38 WIB
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak serius dalam menangani dugaan korupsi eks menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. 

Diketahui Edhy Prabowo didakwa melanggar Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Ri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

“Kalau KPK serius menurut saya dikenakan banyak pasal itu, tapi kalau kemudian ini hanya Pasal 11 ya nampak kemudian tidak serius,” kata Boyamin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/4/2021).

Baca juga: Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Padahal menurut Boyamin seharusnya Edhy Prabowo dikenakan Pasal 12 UU Tipikor dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Ia menjelaskan, proses penunjukkan kargo PT ACK dan PT Persihable Logistics Indonesia (PLI) panjang dan berjenjang.

Menurut Boyamin, anak buah Edhy Prabowo di KKP tidak akan memutuskan sesuatu tanpa perintah dari atasannya.

“Mestinya malah paling utama dikenakan Pasal 12 karena proses penunjukan kargo ACK atau PT Persihable Logistics Indonesia (PLI) itu, itu kan prosesnya menjadi berjenjang dan anak buahnya tidak bisa menunjuk satu itu kalau tdk dalam pengertian menjalankan kewajiban dari katakana lah perintah atasan, atau arahhan atasan,” jelasnya.

Bahkan, Boyamin juga menilai Edhy Prabowo bisa dikenakan Pasal 15 UU Tipikor. Sebab, menurutnya, tanpa ada permufakatan dan persekongkolan proses suap tersebut tidak akan terjadi.

“Jadi rangkaian-rangkaian itu mestinya tidak hanya Pasal 11 tapi juga Pasal 12 dan juga Pasal 15 tentang persekongkolan,” ujarnya.

Sebelumnya, Edhy Prabowo didakwa menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar terkait izin ekspor benur. Suap itu terkait izin ekspor benih bening lobster (BBL) di KKP pada 2020.

Baca juga: Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X