Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Nilai Wacana Koalisi Partai Islam Perkuat Politik Aliran, Harus Dihindari

Kompas.com - 16/04/2021, 11:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tak sepakat dengan wacana pembentukan koalisi partai Islam untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, ia melihat wacana koalisi partai itu justru akan memperkuat politik aliran di Indonesia. Padahal, kata dia, politik aliran seharusnya dihindari oleh semua partai politik.

"PAN melihat justru ini akan memperkuat politik aliran di negara kita. Sesuatu yang harus kita hindari," kata Zulkifli dalam keterangannya, Jumat (16/4/2021).

Menurut dia, seharusnya semua pihak harus berjuang untuk kebaikan dan kepentingan semua golongan.

Ia juga menilai, dalam koalisi tersebut justru akan memperkuat hadirnya politik aliran dan politik identitas.

Zulhas pun mengingatkan semua pihak atas pengalaman Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ia melihat, Pilpres 2019 begitu kuat menggunakan sentimen SARA, politik aliran dan politik identitas.

"Luka dan trauma yang ditimbulkan oleh ketegangan dan tarik menarik itu masih terasa. Rakyat masih terbelah, meskipun elite cepat saja bersatu," ungkap dia.

Zulkifli Hasan pun menggambarkan siapa yang dimaksud elite bersatu, tak lain dan tak bukan adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi kala itu, Jokowi-Ma'ruf Amin, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Ketum PAN Sebut Pembentukan Poros Koalisi Partai Islam Kontraproduktif

Diketahui, Prabowo Subianto yang merupakan lawan politik Jokowi saat itu, kini masuk dalam kabinet dan menjadi Menteri Pertahanan.

Sementara pasangan Prabowo saat itu, Sandiaga Uno juga masuk menyusul Prabowo dalam kabinet sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

Tak ingin politik aliran dan politik identitas terus-terusan hadir di Indonesia, Zulhas pun menilai wacana koalisi partai Islam sebagai hal yang kontraproduktif.

"Saya menilai wacana ini justru kontraproduktif dengan upaya kita melakukan rekonsiliasi nasional, memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka sinyal akan membentuk koalisi partai untuk Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, dua partai ini membuka peluang membentuk koalisi dengan partai yang memperjuangkan kepentingan umat.

"Itu ide bagus, jadi PKS prinsipnya partai yang visinya rahmatan lil alamin. Kami akan menyambut siapapun yang akan bergabung dengan kami dan kami akan menyatukan kerja sama besar dengan partai lain. Peluang membentuk koalisi sangat mungkin karena waktu masih panjang," kata Aboe Bakar saat jumpa pers di Kantor DPP PKS, Rabu (14/4/2021) seperti dikutip Antara.

Senada dengan Aboe Bakar, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi menilai, peluang membentuk koalisi merupakan salah satu poin penting membangun demokrasi yang lebih baik.

Oleh karena itu, menurutnya PPP akan sangat terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain demi kepentingan umat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com