Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua..."

Kompas.com - 16/04/2021, 08:36 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana reshuffle atau perombakan kabinet kian santer pasca-rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta pembentukan Kementerian Investasi.

Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia juga menyebut, Presiden Joko Widodo segera melantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju.

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Ngabalin Sebut Reshuffle Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Sejumlah pihak berharap perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi tidak sekadar menjadi dagangan politik.

Reshuffle jangan jadi dagangan politik

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta agar perombakan kabinet jangan sampai hanya menjadi politik dagang sapi. Artinya, reshuffle jadi ajang tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun kabinet.

Mardani mengingatkan pemerintah memiliki banyak visi dan misi yang perlu dikejar, di antaranya pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi, hingga penanganan Covid-19.

"Jangan politik dagang sapi lagi. Ini sudah periode kedua," kata Mardani kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Meski reshuffle kabinet hak prerogatif presiden, namun Mardani menekankan soal prinsip tata kelola dan efektivitas pemerintahan yang harus dijalankan.

"Dasar reshuffle hendaknya berbasis data akurat dan adil," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Ia mengingatkan agar pembantu presiden di kabinet menghargai rencana reshuffle.

Kamhar berpendapat, jangan sampai para pembantu Presiden Jokowi melakukan gerakan tambahan yang cenderung melibatkan syahwat politik pribadi serta menjadi beban bagi Jokowi.

"Pembantu-pembantu presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi Presiden. Bukan melayani rakyat malah memperturutkan syahwat politik pribadi," kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Kamhar juga berpesan, para pembantu Jokowi harus mengutamakan upaya mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diderita rakyat.

Reshuffle diharapkan dorong stabilitas politik

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

Nasional
Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Nasional
Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Nasional
Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com