Perwakilan Arsitek dan Organisasi Profesi Konstruksi Minta Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Tergesa-gesa

Kompas.com - 16/04/2021, 06:52 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa didampingi Juru Bicara Fadjroel Rachman dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor saat meninjau lokasi titik nol Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021). Dokumentasi Bappenas/ Sarono SantosoMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa didampingi Juru Bicara Fadjroel Rachman dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor saat meninjau lokasi titik nol Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ibu kota baru Indonesia diharapkan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Hal ini disampaikan perwakilan arsitek dan organisasi profesi bidang konstruksi seusai bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (15/4/2021).

Tujuh organisasi profesi yang hadir yakni Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI), Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, Ikatan Ahli Arstitektur Lanskap Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia, Green Building Council Indonesia dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

"Kami mengharapkan sekali adanya ketersambungan antara rencana yang bersifat makro sampai ke level mikro atau level bangunan," kata Perwakilan IAPI, Phil Hendricus Andy Simarmata, dalam konferensi pers, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Dengan demikian, visi yang sudah disampaikan oleh Presiden benar-benar bisa diterjemahkan ke dalam proses konstruksi yang memenuhi standar pembangunan.

Ia berharap ibu kota negara ini menjadi contoh bagi dunia internasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yakni bagaimana kita bisa membangun dengan mengedepankan alam, mengedepankan hutan hujan tropis yang sudah kita miliki dan kita berpihak kepada masyarakat lokal," tutur Andy.

"Kita mendukung cepat prosesnya, tetapi kita tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa. Sehingga kemudian kita bisa betul-betul menghadirkan ibukota yang sama-sama kita cintai," tegasnya.

Selanjutnya, ia menekankan pentingnya proses yang terukur dalam mengimplementasikan rencana pemerintah.

Baca juga: Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah terbuka dengan semua gagasan yang disampaikan secara baik dan konstruktif untuk membangun ibu kota negara.

"Tadi Bapak Presiden telah mendengar dengan seksama seluruh masukan itu untuk dijadikan pertimbangan. Dan bahkan Presiden mengundang para ahli ini untuk ikut serta duduk di badan otoritas ibu kota apabila itu nanti sudah terbentuk," tutur dia.

Pembangunan fisik tahap awal atau soft groundbreaking di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ibu kota negara (IKN) diagendakan setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN.

Adapun RUU tersebut kini telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Oh iya jelas (menunggu pengesahan). Itu kan bisa paralel kan," kata Suharso saat meninjau lokasi titik Istana Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Suharso: Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Akan Ganggu Populasi Bekantan dan Masyarakat

Suharso melanjutkan, pihaknya terus memantau perkembangan RUU IKN tersebut.

Menurut dia, pembahasan mengenai RUU ini akan dipercepat ketika Surat Presiden (Surpres) diturunkan ke DPR.

"Begitu Surpres diturunkan ke DPR, saya kira pada saat yang sama kita berharap, itu bisa dibahas dengan cepat," jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Nasional
Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR  Jadi Anggota BPK 2021-2026

Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Nasional
Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.