Perwakilan Arsitek dan Organisasi Profesi Konstruksi Minta Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Tergesa-gesa

Kompas.com - 16/04/2021, 06:52 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa didampingi Juru Bicara Fadjroel Rachman dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor saat meninjau lokasi titik nol Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021). Dokumentasi Bappenas/ Sarono SantosoMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa didampingi Juru Bicara Fadjroel Rachman dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor saat meninjau lokasi titik nol Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ibu kota baru Indonesia diharapkan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Hal ini disampaikan perwakilan arsitek dan organisasi profesi bidang konstruksi seusai bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (15/4/2021).

Tujuh organisasi profesi yang hadir yakni Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI), Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, Ikatan Ahli Arstitektur Lanskap Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia, Green Building Council Indonesia dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

"Kami mengharapkan sekali adanya ketersambungan antara rencana yang bersifat makro sampai ke level mikro atau level bangunan," kata Perwakilan IAPI, Phil Hendricus Andy Simarmata, dalam konferensi pers, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Dengan demikian, visi yang sudah disampaikan oleh Presiden benar-benar bisa diterjemahkan ke dalam proses konstruksi yang memenuhi standar pembangunan.

Ia berharap ibu kota negara ini menjadi contoh bagi dunia internasional.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yakni bagaimana kita bisa membangun dengan mengedepankan alam, mengedepankan hutan hujan tropis yang sudah kita miliki dan kita berpihak kepada masyarakat lokal," tutur Andy.

"Kita mendukung cepat prosesnya, tetapi kita tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa. Sehingga kemudian kita bisa betul-betul menghadirkan ibukota yang sama-sama kita cintai," tegasnya.

Selanjutnya, ia menekankan pentingnya proses yang terukur dalam mengimplementasikan rencana pemerintah.

Baca juga: Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah terbuka dengan semua gagasan yang disampaikan secara baik dan konstruktif untuk membangun ibu kota negara.

"Tadi Bapak Presiden telah mendengar dengan seksama seluruh masukan itu untuk dijadikan pertimbangan. Dan bahkan Presiden mengundang para ahli ini untuk ikut serta duduk di badan otoritas ibu kota apabila itu nanti sudah terbentuk," tutur dia.

Pembangunan fisik tahap awal atau soft groundbreaking di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ibu kota negara (IKN) diagendakan setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN.

Adapun RUU tersebut kini telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Oh iya jelas (menunggu pengesahan). Itu kan bisa paralel kan," kata Suharso saat meninjau lokasi titik Istana Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Suharso: Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Akan Ganggu Populasi Bekantan dan Masyarakat

Suharso melanjutkan, pihaknya terus memantau perkembangan RUU IKN tersebut.

Menurut dia, pembahasan mengenai RUU ini akan dipercepat ketika Surat Presiden (Surpres) diturunkan ke DPR.

"Begitu Surpres diturunkan ke DPR, saya kira pada saat yang sama kita berharap, itu bisa dibahas dengan cepat," jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos Risma Sebut Mikro 'Lockdown' Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Mensos Risma Sebut Mikro "Lockdown" Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Nasional
Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Nasional
Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Nasional
Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Nasional
PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

Nasional
Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Nasional
Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X