Konstruksi Perkara Dugaan Suap yang Menjerat Anggota dan Eks Anggota DPRD Jabar

Selanjutnya, proporsal itu dibawa oleh Carsa kepada Abdul Rozaq yang akan diteruskan kepada Ade Barkah Surahman untuk dipilih jalan yang menjadi prioritas.

Baca juga: Periksa Anggota DPRD Jabar, KPK Dalami Proses Pengajuan Bantuan Keuangan untuk Pemkab Indramayu

Setelah itu, Carsa bertemu Staf Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu Ferry Mulyadi dan menyampaikan daftar ruas jalan kabupaten yang sudah dipilih oleh Abdul Rozaq.

Setelah Ferry menyusun proposal kegiatan proyek jalan yang akan dikerjakan oleh Carsa.

Setelah selesai, Ferry memberikan proposal itu kepada Carsa untuk diberikan kepada Abdul Rozaq guna diurus dan diperjuangkan di DPRD Provinsi Jawa Barat, bersama Ade Barkah Surahman.

"Dalam rangka memperjuangkan proposal tersebut, ABS (Ade Barkah Surahman) dan STA (Siti Aisyah Tuti Handayani) beberapa kali menghubungi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat memastikan atas usulan-usulan pekerjaan jalan yang Carsa ES ajukan di Kabupaten Indramayu," ucap Lili.

Menurut Lili, Carsa mendapatkan beberapa pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan dari anggaran TA 2017-2019 yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat dengan nilai seluruhnya sekitar Rp 160,9 Miliar.

Baca juga: Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Lili mengatakan, Carsa bersepakat akan memberikan fee sebesar 3 sampai 5 persen kepada Abdul Rozaq. Realisasi pemberian itu disesuaikan dengan keuntungan atas beberapa pekerjaan.

Carsa juga diduga menyerahkan uang kepada Ade Barkah Surahman secara langsung dengan total sebesar Rp 750 juta sebagai jasa meloloskan proyek.

Selain itu, Carsa juga diduga memberikan uang secara tunai langsung kepada Abdul Rozaq maupun melalui perantaranya dengan total sekitar sejumlah Rp 9,2 Miliar.

"Dari uang yang diterima ARM (Abdul Rozaq Muslim) tersebut kemudian diduga diberikan kepada anggota DPRD Propinsi Jawa Barat lain diantaranya STA (Siti Aisyah Tuti Handayani) dengan total sebesar Rp 1,050 Miliar," ucap Lili.

Akibat perbuatannya, anggota dan eks anggota DPRD itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.