Konstruksi Perkara Dugaan Suap yang Menjerat Anggota dan Eks Anggota DPRD Jabar

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap.

Kasus suap tersebut terkait pengurusan dana bantuan pemprov Jabar ke pemkab Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019. 

Kedua tersangka itu yakni anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 dan 2019-2024 Ade Barkah Surahman dan anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 Siti Aisyah Tuti Handayani.

"KPK meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan sejak bulan Februari 2021 dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu ABS anggota DPRD Propinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 dan 2019-2024 dan STA anggota DPRD Propinsi Jawa Barat periode 2014-2019," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dalam konferensi pers, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Lili mengatakan, perkara ini diawali dari operasi tangkap tangan KPK di Indramayu pada 15 Oktober 2019.

Kemudian, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dan menyita uang yang terkait dengan perkara sebesar Rp 685 juta.

Empat tersangka yang ditetapkan setelah kegiatan tangkap tangan itu adalah Bupati Indramayu 2014-2019 Supendi dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah.

Selain itu, ada juga Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono dan dari pihak swasta bernama Carsa ES.

"Saat ini empat orang tersebut telah divonis majelis hakim Tipikor dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap," kata Lili.

Baca juga: KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Dalam perkembangannya, KPK kembali menetapkan tersangka lain pada Agustus 2020, yakni Abdul Rozaq Muslim.

Abdul Rozaq merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung.

Dalam perkara ini, kata Lili, Carsa ES selaku pihak swasta meminta bantuan kepada Supendi, Omarsyah, Wempi dan Triyoso agar dapat mengerjakan proyek peningkatan dan rehabilitasi jalan di Kabupaten Indramayu.

Dana proyek tersebut berasal dari bantuan anggaran Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019.

Carsa meminta proyeknya masuk daftar proposal pengajuan dana bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan peningkatan jalan kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Indramayu.

Proposal tersebut akan diperjuangkan oleh Ade Barkah Surahman selaku wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan Abdul Rozaq selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.