Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kompas.com - 15/04/2021, 20:21 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sampaikan proyeksi Indonesia tetap menjadi upper-middle income countries pada 2021. (Dok. Kementerian PPN/Bappenas) Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sampaikan proyeksi Indonesia tetap menjadi upper-middle income countries pada 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah terbuka pada setiap gagasan dan usulan masyarakat terhadap pembangunan ibu kota negara baru.

Hal ini Suharso sampaikan selepas mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan Asosiasi Perencanaan, Perancangan, dan Keinsinyuran Ibu Kota Negara di Istana Kepresidenan, Kamis (15/4/2021).

"Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden bahwa kami, pemerintah, akan terbuka dengan semua gagasan, semua usulan yang disampaikan secara baik, konstruktif, untuk membangun ibu kota negara kita yang akan datang," kata Suharso melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Kepala Bappenas Pastikan Titik Nol Istana Negara di Ibu Kota Baru

Suharso mengatakan, pembangunan ibu kota negara untuk seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia.

Oleh karena itu, semua orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam rencana ini.

"Sekecil apa pun, termasuk gagasan-gagasannya," ujar dia. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Suharso, saat bertemu dengan Asosiasi Perencanaan, Perancangan, dan Keinsinyuran Ibu Kota Negara, Presiden telah mendengar dengan seksama masukan-masukan yang diberikan.

Masukan itu akan dijadikan pertimbangan pemerintah dalam pembangunan ibu kota.

Bahkan, menurut Suharso, Kepala Negara juga mengundang para ahli yang tergabung dalam asosiasi untuk ikut serta duduk di Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru.

"Apabila itu nanti sudah terbentuk setidak-tidaknya bisa memberikan rekomendasi tentang segala hal yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ibu kota baru," tutur Suharso.

Baca juga: Pemerintah Izinkan Swasta Undang Asing Bangun Ibu Kota Baru

Sebelumnya, Suharso menyampaikan, groundbreaking pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur bakal dilakukan secepatnya.

Pembangunan ibu kota baru akan ditandai dengan peletakan batu pertama untuk istana kepresidenan yang baru.

"Pokoknya nanti kalau sudah semuanya terpastikan, saya kira baru kita bicara soal kapannya itu, tetapi insya Allah kita berharap tahun ini kita bisa meletakkan batu pertama, kita lakukan groundbreaking di ibu kota negara," kata Suharso dalam tayangan Kompas TV, Kamis (18/3/2021).

"Dan itu ditandai dengan peletakan batu pertama untuk istana presiden sebagai titik nol dari ibu kota negara yang baru itu," ucap dia.

Baca juga: Titik Nol Lokasi Istana Negara di Ibu Kota Baru Segera Dipastikan

Suharso mengatakan, masterplan ibu kota negara baru sudah selesai. Artinya, rencana titik-titik pembangunan sudah dirampungkan.

Perencanaan pembiayaan pun telah disusun. Delineasi lahan, pembangunan jalan-jalan utama, dan infrastruktur untuk memasuki ibu kota negara yang baru kini tengah dikerjakan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X