Kompas.com - 15/04/2021, 17:36 WIB
Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Ahmad Sahroni, Jumat (14/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Ahmad Sahroni, Jumat (14/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampaikan, langkah pemerintah dengan membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sudah tepat.

Sahroni menilai, pembentukan Satgas BLBI ini dilakukan pemerintah demi mempercepat pengembalian aset negara.

"Dari kacamata saya di Komisi III, pembentukan Satgas hak tagih negara ini sudah tepat. Intinya apapun yang bisa dilakukan untuk mempercepat pengembalian aset negara, kami sangat dukung," kata Sahroni saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Mendukung penuh pembentukan Satgas tersebut, dia berharap hal ini dapat mempercepat pembentukan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Tindak Pidana.

Sebab, ia menilai selama ini proses pengembalian aset yang seharusnya menjadi milik negara tersendat lantaran belum adanya UU.

"Maka dari itu, melalui momen ini juga, harusnya menjadi trigger pembentukan UU Perampasan Aset," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, pembentukan UU Perampasan Aset sangat penting untuk mengembalikan aset negara.

Baca juga: Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Dengan hadirnya UU Perampasan Aset, ia menilai akan ada aturan dan mekanisme yang jelas. Sehingga, pemerintah tak perlu lagi membuat Satgas untuk mengaturnya.

"Jika ada UU Perampasan Aset, agar apabila ada kasus-kasus serupa sudah ada aturan dan mekanisme jelas. Jadi tidak perlu Satgas-satgas lagi," harap dia.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah resmi membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

Pembentukan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI bertujuan untuk menagih utang perdata BLBI.

"Oleh sebab itu sekarang hak perdatanya kita tagih karena semula ini kan perjanjian perdata, sudah pidananya enggak ada, kata MA (Mahkamah Agung), maka ya kita kembali ke perdata kita tagih sekarang," ujar Mahfud dalam video yang dirilis Kemenko Polhukam, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Mahfud menuturkan, dana BLBI yang berhasil ditagih selama ini baru berupa jaminan surat, jaminan uang, dan deposito.

Adapun sebagian di antaranya, kata dia, belum dieksekusi oleh negara.

"MA sekarang sudah membuat putusan yang itu tidak bisa kita tolak. Itu urusan MA. Bahwa ada masyarakat masih mempersoalkan itu silahkan lapor ke MA, tetapi bagi pemerintah kebijakan BLBI tahun 1998 itu sudah selesai, sudah dianggap benar meski negara termasuk rugi karena waktu itu situasinya memang seperti itu," ujarnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masih di Sekitaran Pembantaian Tragedi 1965

Masih di Sekitaran Pembantaian Tragedi 1965

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Harapan ASEAN ke AS: Perdamaian hingga Pemulihan Ekonomi

Jokowi Sampaikan 3 Harapan ASEAN ke AS: Perdamaian hingga Pemulihan Ekonomi

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR Minta IFG Mampu Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Asuransi

Wakil Ketua Komisi IV DPR Minta IFG Mampu Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Asuransi

Nasional
Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Silakan Untung, tapi yang Wajar

Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Silakan Untung, tapi yang Wajar

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Nadiem Terbitkan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Nadiem Terbitkan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Nasional
Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Tekan Pergerakan Masyarakat Akhir Tahun

Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Tekan Pergerakan Masyarakat Akhir Tahun

Nasional
Zulhas Akui Pernah Sodorkan Nama Soetrisno Bachir ke Jokowi

Zulhas Akui Pernah Sodorkan Nama Soetrisno Bachir ke Jokowi

Nasional
Serahkan 2 Kapal Perang Baru, Prabowo Minta TNI AL Jaga Aset Rakyat

Serahkan 2 Kapal Perang Baru, Prabowo Minta TNI AL Jaga Aset Rakyat

Nasional
Polri dan Reformasi Setengah Hati

Polri dan Reformasi Setengah Hati

Nasional
Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Nasional
Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Nasional
Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Nasional
Pidato di KTT ASEAN-AS, Jokowi: Tak Ada Perdamaian di Asia Tanpa ASEAN

Pidato di KTT ASEAN-AS, Jokowi: Tak Ada Perdamaian di Asia Tanpa ASEAN

Nasional
Spesifikasi dan Asal-usul Nama 2 Kapal Perang yang Diserahkan Prabowo ke TNI AL

Spesifikasi dan Asal-usul Nama 2 Kapal Perang yang Diserahkan Prabowo ke TNI AL

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.