Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga meminta Komisi IX mempelajari keharusan BPOM untuk mengeluarkan PPUK terkait vaksin Nusantara.
Dasco mengatakan, proses uji klinis vaksin Nusantara seharusnya dapat berjalan mulus, seperti jenis vaksin buatan negara lain saat menjalani proses uji klinis di Indonesia
"Tolong pelajari lagi aturannya bahwa memang tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan, dan tidak ada aturannya itu BPOM mengeluarkan izin PPUK. Coba dilihat lagi," ucap Dasco dalam menanggapi interupsi pimpinan Komisi IX.
Bahkan, anggota DPR bahkan bersedia menjadi relawan untuk Vaksin Nusantara.
Namun, pembelaan anggota DPR itu menuai kritik, karena Vaksin Nusantara belum memenuhi persyaratan dan kaidah. Vaksin Nusantara belum mendapatkan izin uji klinis fase II dari BPOM.
Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto meminta anggota DPR RI menjadi contoh baik ke masyarakat untuk mengikuti cara-cara yang sesuai dengan kaidah medis terkait vaksin Covid-19.
"Harusnya anggota Dewan memberi contoh bahwa itu semua harus ada sesuai dengan kaidah medis, begitu loh. Harus sesuai kaidah," kata Slamet kepada Kompas.com, Kamis (15/4/2021).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.