Didesak Anggota DPR Lanjutkan Vaksin Nusantara, BPOM Tetap Lindungi Masyarakat

Kompas.com - 15/04/2021, 16:25 WIB

Rahel Narda Chaterine,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Rahel Narda Chaterine

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito memberikan keterangan pers di Kantor BPOM, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2020). Vaksin covid-19 yang ditargetkan Desember tertunda dan bakal mundur pada Januari 2021. Di Indonesia sendiri, pengadaan vaksin covid-19 akan didatangkan dari CanSino Biologics Inc, Sinovac Biotech Ltd, dan Sinopharm (G42), tiga perusahaan China. Tiga vaksin Covid-19 tersebut direncanakan akan tiba pada akhir tahun ini.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengungkapkan, pihaknya terus mengutamakan masyarakat dalam memproses pengembangan Vaksin Nusantara.

"Kan BPOM melindungi masyarakat, itu adalah objective (tujuan) kita yang paling utama,” kata Penny saat ditemui Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Meskipun BPOM terus mendapatkan banyak tekanan dari Komisi IX DPR RI, Penny memastikan BPOM akan bekerja sesuai standar terkait kesehatan yang ada.

Menurut dia, itu merupakan prinsip BPOM dalam bekerja.

"Jadi apa pun bentuk tekanan, prinsip kita adalah berdasarkan standar-standar yang harus kita tegakkan," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah menghentikan sementara penelitian vaksin atas permintaan RSUP dr Kariadi untuk melengkapi dokumen persyaratan dari BPOM.

Dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (23/3/2021) lalu, sejumlah anggota Komisi IX DPR menyampaikan desakan agar penelitian vaksin Nusantara dilanjutkan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar mengatakan, pemerintah harus mendukung pengembangan vaksin buatan anak bangsa, yakni vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih.

"Mengingat yang pertama, Presiden RI Bapak Jokowi sudah pernah memanggil Kemenkeu untuk membantu mewujudkan vaksin nusantara atau vaksin produk anak bangsa," kata Ansory.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh. Ia mendorong pemerintah mendukung proses pengembangan vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih yang dinilainya mengalami hambatan.

Menurut Nihayatul, pandemi Covid-19 adalah ujian bagi Indonesia agar memiliki kedaulatan dan kemandirian di sektor kesehatan.

"Oleh sebab itu, saya pribadi mendukung pimpinan DPR untuk segera mengambil sikap DPR RI agar vaksin Nusantara ini segara ditindaklanjuti," kata Nihayatul.