Kompas.com - 15/04/2021, 15:49 WIB
Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat diwawancarai usai diskusi Formappi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat diwawancarai usai diskusi Formappi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri sekaligus peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menilai, masa jabatan presiden harus dibatasi.

Sebab, menurut dia, jika Indonesia terlalu lama dipimpin oleh satu aktor politik, bisa membawa dampak yang kurang baik seperti masa Orde Baru.

"Nyata sekali kita harus membatasi kepemimpinan presiden. Karena itu me-refer masa Orde Baru langsung yang memang seperti Undang-Undang Dasar pada saat itu dapat dipilih kembali," kata Hadar dalam diskusi daring, Rabu (15/4/2021).

"Pasal 7-nya sebelum diubah jadinya dipilih terus saja dia orang yang sama," ucap dia.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Hadar mengatakan, masalah otoriarisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme banyak terjadi pada masa Orde Baru karena terlalu lama satu orang memimpin negara. 

Oleh karena itu, salah satu agenda dari reformasi adalah membatasi masa jabatan presiden dan pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat.

"Jadi kita ingin agar tidak terjadi seperti apa di masa Orde Baru itu. Kok sekarang kita ingin buka kali. Jadi ini memang menjadi pertanyaan besar untuk pihak-pihak yang mengusulkan ide ini," ujar dia. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil.

Menurut dia, upaya atau wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode bertentangan dengan semangat reformasi.

Baca juga: Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Fadli mengatakan, konsentrasi pada masa reformasi dulu adalah membatasi masa jabatan agar tidak dipegang oleh satu aktor politik.

"Menurut saya sangat bertentangan dengan semangat reformasi. Karena banyak orang yang terlibat dalam masa reformasi itu salah satu concern-nya adalah membatasi masa jabatan yang berkemungkinan dipegang oleh satu aktor politik itu terlalu lama," kata Fadli dalam diskusi daring, Rabu (14/4/2021).

Fadli mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun pada masa Orde Baru.

Baca juga: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Adapun skenario perpanjangan masa jabatan presiden dikemukakan oleh Pendiri Partai Amanat Nasional, Amien Rais.

Namun, hal itu sudah dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo yang mengaku tidak berminat memperpanjang masa jabatannya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kadin: 22.736 Perusahaan Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: 22.736 Perusahaan Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Nasional
Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Nasional
Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Nasional
Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Nasional
Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Nasional
Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Nasional
Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Nasional
Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Nasional
Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Nasional
Cek Kedisiplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Cek Kedisiplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X