Satgas Covid-19: Tim Vaksin Nusantara Sebaiknya Berkoordinasi dengan BPOM

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, tim pengembang vaksin Nusantara sebaiknya berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurutnya, koordinasi perlu dilakukan agar berbagai isu mengenai vaksin tersebut segera diselesaikan.

"Diharapkan tim pengembang vaksin Nusantara dapat berkoordinasi dengan BPOM agar isu yang ada terkait vaksin ini dapat segera terselesaikan," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual yang disiarkan YouTube Sekretariat Negara, Kamis (15/4/2021).

Wiku menegaskan, pada prinsipnya semua vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus mendapatkan izin dari BPOM.

Baca juga: Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Terutama izin yang ada kaitannya dengan aspek keamanan, efikasi dan kelayakan dari sebuah vaksin.

Menurut Wiku, selama semua poin tersebut memenuhi kriteria, pemerintah akan memberikan dukungan atas pengembangan vaksin Nusantara.

Dia pun mengungkapkan bahwa vaksin Nusantara dikembangkan di Amerika Serikat. Namun, uji coba atas vaksin ini dilakukan di Indonesia.

"Vaksin Nusantara adalah jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika dan diujicobakan di Indonesia," tutur Wiku.

Sebagaimana diketahui, vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kembali diperbincangkan publik.

Baca juga: Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Pasalnya, saat ini vakin tersebut tetap melanjutkan uji klinis fase kedua, belum mendapatkan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) dari BPOM.

Sementara itu pada Rabu (14/4/2021), sejumlah anggota Komisi IX akan menerima vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena, saat dihubungi pada Selasa (13/4/2021) mengatakan, pihaknya tidak hanya berperan sebagai relawan dalam penyuntikan itu.

"Bukan hanya sekedar jadi relawan ya, orang kan pasti mempunyai keinginan untuk sehat kan. Kalau untuk massal kan nanti prosesnya di BPOM tapi kalau per orang kan bisa menentukan yang diyakini benar untuk dia," kata Melki.

Melki mengklaim, tim peneliti vaksin tersebut telah menyesuaikan pengembangan vaksin dengan rekomendasi dari BPOM.

Sementara itu, BPOM mencatat 71,4 persen relawan uji klinis tahap I vaksin Nusantara mengalami apa yang disebut Kejadian Tak Diinginkan (KTD), berupa nyeri otot hingga gatal-gatal.

Baca juga: DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Laporan ini dikeluarkan di tengah langkah sejumlah politikus menjalani pengambilan darah untuk uji vaksin Nusantara, yang mereka anggap sebagai langkah nasionalisme.

Di sisi lain, sejumlah ahli menyatakan metode vaksin Nusantara lebih cocok digunakan untuk pengobatan kanker dibandingkan digunakan secara massal melawan virus Covid-19, bahkan tak layak disebut sebagai vaksin.

BPOM melaporkan 71,4 persen relawan uji vaksin 'Covid-19' Nusantara mengalami apa yang disebut Kejadian yang Tak Diinginkan (KTD).

"Sebanyak 20 dari 28 subjek (71.4 persen) mengalami Kejadian yang Tidak Diinginkan, meskipun dalam grade 1 dan 2," tulis laporan yang diterima BBC News Indonesia dari BPOM, Rabu (14/04/2021).

KTD yang dimaksud adalah nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kepala, penebalan, kemerahan, gatal, ptechiae, lemas, mual, demam, batuk, pilek dan gatal.