Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Kompas.com - 15/04/2021, 13:58 WIB
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARISekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan pergantian kabinet atau reshuffle.

Sebab, menurut Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, partainya sejak awal selalu mendukung semua kebijakan pemerintah dengan tetap memberi masukan.

"Posisi PAN sejak awal kita sudah mengatakan PAN itu mendukung semua kebijakan pemerintah. Meskipun kita akan selalu bersuara jernih, akan memberikan masukan yang sifatnya korektif. Kita memberikan masukan yang sifatnya konstruktif," kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet, Nasdem: Yang Tahu Hanya Pak Jokowi

Eddy mengatakan, PAN juga mendukung apabila reshuffle kabinet ini terkait pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Dia berpendapat, keputusan menambah kementerian dan melebur dua kementerian itu memang dirasa menjadi kebutuhan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kinerja kabinet.

"Jadi intinya perubahan nomenklaturnya, saya kira suatu tuntutan dari kebutuhan yang sekarang ada, sehingga memang dirasakan, misalnya bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu harus berdiri sendiri," kata dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam mengajukan pembentukan kementerian dan peleburan dua kementerian itu, ia menilai hal itu dirasa sudah sesuai etika politik yang baik.

Eddy mengatakan, Presiden Jokowi sudah mengikuti etika politik yang ada dengan mengirimkan surat untuk meminta pertimbangan kepada DPR.

"Bukan persetujuan ya, pertimbangan. Karena berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Kementerian Negara itu, Presiden punya kewenangan penuh untuk mengatur kementerian dan nomenklatur kementerian," kata dia.

Baca juga: Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Presiden, kata dia, tidak meminta persetujuan DPR, tetapi pertimbangan atas keinginan membentuk kementerian baru dan meleburkan dua kementerian.

"Jadi saya pikir, pemerintah melakukan etika politik yang baik dengan meminta pertimbangan dari DPR. Sehingga DPR akhirnya memberikan kesepakatan bahwa itu silakan dilanjutkan," ucap dia. 

Kendati demikian, Eddy tak berkomentar seputar figur baru yang akan masuk kabinet atapun yang akan ke luar kabinet. 

Menurut dia, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Ia menilai, Presiden Jokowi akan memilih figur yang tepat untuk ditempatkan di posisi tersebut.

"Terserah, itu kan prerogatif presiden. Siapa pun ditempatkan di situlah figurnya," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut bahwa reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan pada pekan ini.

Baca juga: Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Wacana reshuffle menguat setelah rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta dibentuknya Kementerian Investasi.

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Akan tetapi, Ngabalin belum dapat menyampaikan detail waktu pelaksanaan reshuffle.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Nasional
Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Nasional
UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

Nasional
UPDATE 23 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.817.303

UPDATE 23 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.817.303

Nasional
UPDATE 23 Juni: Bertambah 303, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.594 Orang

UPDATE 23 Juni: Bertambah 303, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.594 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X