PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

Kompas.com - 15/04/2021, 13:25 WIB
Wakil Kelua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah Dok.DPR RIWakil Kelua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, fraksinya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Ia pun mendorong agar pemerintah segera mengusulkan RUU tersebut masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Saya berharap memang RUU ini segera menjadi prioritas, tetapi itu tergantung pemerintah yang diwakili Menkumham, kan di situ Menkumham sebagai leading sector-nya untuk pembahasan prolegnas dan prolegnas prioritas," kata Dimyati saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

Menurut Dimyati, pemerintah sudah semestinya mendorong RUU tersebut ke DPR karena pembahasan di tingkat pemerintah sudah lama selesai.

Selain itu, ia juga menilai RUU tersebut urgen untuk segera disahkan agar ada payung hukum untuk mengambil alih seluruh hasil tindak pidana.

"Negara ini kan kerugian keuangan negara sangat besar, utang juga sangat besar, ini yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apabila RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan, Dimyati khawatir pelaku kejahatan dapat terus menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan.

Baca juga: Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

"Ini kan banyak kasus-kasus yang seperti itu, apalagi uangnya dibawa kabur ke luar negeri, dia maling di sini, rampok di sini, uangnya dibawa keluar," kata Dimyati.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyinggung janji Presiden Joko Widodo dalam Nawacita lantaran RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

"Dapat kami sampaikan kembali. Kedua RUU ini telah menjadi janji Bapak Presiden pada Nawacita 2014-2019 dan kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024," ujar Dian rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III, Rabu (24/3/2021).

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 September: 3.263 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Timur Terbanyak

UPDATE 21 September: 3.263 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Timur Terbanyak

Nasional
UPDATE: 45,8 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 45,8 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kementerian PPPA: Kejahatan Online Berdampak Jangka Panjang dan Rugikan Perempuan serta Anak

Kementerian PPPA: Kejahatan Online Berdampak Jangka Panjang dan Rugikan Perempuan serta Anak

Nasional
Sebaran 171 Kasus Kematian Akibat Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Sebaran 171 Kasus Kematian Akibat Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
UPDATE 21 September: Ada 52.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 September: Ada 52.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Dorong PTM, Ketua DPR Tekankan Pentingnya Percepatan Vaksinasi Anak Usia Sekolah

Dorong PTM, Ketua DPR Tekankan Pentingnya Percepatan Vaksinasi Anak Usia Sekolah

Nasional
UPDATE 21 September: 248.657 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 6,34 Persen

UPDATE 21 September: 248.657 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 6,34 Persen

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 September: Tambah 6.581, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.002.706

UPDATE 21 September: Tambah 6.581, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.002.706

Nasional
UPDATE: 140.805 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE: 140.805 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Pengangkatan Guru Honorer yang Telah Mengabdi Puluhan Tahun Diusulkan Tanpa Tes

Pengangkatan Guru Honorer yang Telah Mengabdi Puluhan Tahun Diusulkan Tanpa Tes

Nasional
UPDATE: Tambah 3.263 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.195.958

UPDATE: Tambah 3.263 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.195.958

Nasional
Kemenag Optimistis RI Segera Diperbolehkan Kirim Jemaah Umrah

Kemenag Optimistis RI Segera Diperbolehkan Kirim Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Dinilai Tercela jika Abaikan Rekomendasi Ombudsman-Komnas HAM soal TWK KPK

Jokowi Dinilai Tercela jika Abaikan Rekomendasi Ombudsman-Komnas HAM soal TWK KPK

Nasional
Kemenag Minta Jemaah Umrah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19

Kemenag Minta Jemaah Umrah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.