Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Akan tetapi, inisiatif tersebut turut mengundang persoalan karena Herbavid diedarkan sebelum mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ahli farmakologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sugiyanto mengatakan, izin dari BPOM wajib dipenuhi untuh menjamin keamanan dan khasiat obat yang diedarkan.

Obat yang beredar tanpa izin BPOM, lanjut Sugiyanto, dapat dinyatakan sebagai pelanggaran administratif dan tak menutup kemungkinan menjadi pelanggaran pidana.

"Pelanggaran administratif bisa menjadi pidana kalau di situ ada unsur penipuan. Misalnya klaim khasiatnya tidak terbukti atau manakala obat menyebabkan efek toksik yang serius misal cacat badan atau kematian," ujar Sugiyanto.

Baca juga: Bolehkah Satgas Lawan Covid-19 DPR Bagikan Herbavid19 meski Belum Ada Izin Edar?

Belakangan, BPOM akhirnya memberikan izin edar bagi Herbavid-19, teregistrasi dengan nomor TR203643421.

Vaksinasi keluarga

DPR kembali menimbulkan kontroversi ketika menggelar vaksinasi bagi anggota DPR dan pekerja di lingkungan Kompleks Parlemen yang juga dapat diikuti oleh keluarga anggota dewan.

Hal itu menjadi masalah karena jeluarga anggota DPR tidak termasuk dalam prioritas vaksinasi kategori pelayan publik.

Kegiatan vaksinasi itu pun dilakukan secara tertutup tanpa dapat diliput oleh media massa, berbeda dengan kegiatan vaksinasi di tempat lain yang diselenggarakan terbuka.

Baca juga: DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, vaksinasi bagi anggota DPR dan keluarganya tidak perlu dijadikan polemik karena vaksinasi merupakan hak seluruh warga negara Indonesia.

"Jadi, jangan dilihat (anggota) keluarga ikut divaksin atau tidak. Namun, semua warga negara pada dasarnya wajib divaksin Covid-19. Dalam satu rumah, satu orang diberi vaksin namun yang lain tidak, tentu itu berisiko," kata Indra.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, kasus tersebut kembali menunjukkan eksklusivitas anggota DPR yang ingin dirinya didahulukan.

"Keikutsertaan anggota keluarga DPR juga memperlihatkan eksklusivitas anggota DPR yang tampak selalu ingin terlihat beda dari yang lain," kata Lucius.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...