Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seolah tidak henti-hentinya menciptakan kontroversi di tengah pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama lebih dari satu tahun.

Berdasarkan catatan Kompas.com, kontroversi yang dilakukan DPR itu merentang jauh sejak awal pandemi.

Misalnya, ketika mereka memamerkan diri mengenakan alat pelindung diri (APD) saat APD masih langka, hingga yang terbaru saat disuntikkan Vaksin Nusantara yang dinilai bermasalah.

Baca juga: Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Berikut sejumlah kontroversi dari DPR selama masa pandemi:

Rapid test untuk keluarga

Ketika pandemi Covid-19 masih berumur jagung, DPR telah menuai kontroversi ketika Sekretariat Jenderal DPR menjadwalkan rapid test bagi anggota dewan dan keluarganya.

Sekjen DPR Indra Iskandar saat itu menyebutkan, jumlah peserta rapid test diperkirakan mencapai 2.000 orang dengan asumsi jumlah anggota DPR sebanyak 575 dengan masing-masing membawa empat anggota keluarga.

Kritik salah satunya datang asosiasi masyarakat sipil yang menamakan diri Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD).

Baca juga: Rapid Test untuk DPR dan Keluarganya Dinilai Berlebihan

Pasalnya, saat itu rapid test diprioritaskan bagi mereka yang berstatus sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) sedangkan anggota DPR dan keluarganya tidak termasuk kriteria prioritas itu.

"Rapid test untuk seluruh anggota DPR beserta keluarganya merupakan langkah yang berlebihan dan menambah beban luka masyarakat," kata Anggota GIAD Jeirry Sumampow melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Menurut Jeirry, tindakan tersebut menunjukkan bahwa anggota DPR justru mengistimewakan dirinya sendiri sementara tidak sedikit tenaga medis yang terpapar Covid-19.

"Entah bagaimana cara berpikir anggota DPR tiba-tiba mendapatkan fasilitas rapid test di saat banyak kebutuhan mendasar baik untuk petugas medis maupun masyarakat umum belum terpenuhi," ujar Jeirry.

Baca juga: DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin