Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Publik pun mempertanyakan hal itu dan menilai janggal, lantaran BPOM sendiri belum mengeluarkan izin uji klinis fase II Vaksin Nusantara.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dirinya bersedia menjadi relawan Vaksin Nusantara lantaran ia mengklaim, BPOM telah mempersilakan fase II uji klinis Vaksin Nusantara dilanjutkan dengan metode yang perlu diperbaiki.

"Yang kedua, proses penelitian, proses yang ada di rumah sakit itu kemudian sudah dipersilakan juga oleh BPOM," kata Dasco dalam video saat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Di sisi lain, BPOM pun langsung angkat bicara dan menanggapi pernyataan pimpinan DPR itu.

Menurut Kepala BPOM Penny Lukito, kegiatan yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto tidak berkaitan dengan BPOM.

Ia menegaskan, kegiatan itu tidak ada kaitannya dengan proses yang berlaku di BPOM untuk menjadikan vaksin tersebut dapat diproduksi secara massal.

"Yang jelas itu (anggota DPR jadi relawan vaksin Nusantara) bukan dalam kaitannya dengan BPOM untuk menjadi produk yang akan bisa dibuat massal," kata Penny saat ditemui di Kantor BPOM, Jalan Percetakan Negara, Jakarta, Rabu.