Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Kompas.com - 15/04/2021, 10:12 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah membuat skala prioritas yang jelas mengenai alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ia kembali mengingatkan para gubernur, bupati, hingga wali kota untuk tak mengecer-ecer anggaran.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi kepala daerah tahun 2021 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

"Jangan sampai sekali lagi yang namanya anggaran diecer-ecer di setiap dinas, di setiap unit, sehingga setiap tahun itu anggaran ya terbelanjakan, tapi tidak ada baunya sama sekali, tidak dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat. Hati-hati," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu malam.

Baca juga: Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Jokowi mengatakan, terdapat provinsi yang merancang kegiatan dengan nilai mata anggaran yang sangat kecil mencapai Rp 40.000.

Padahal, semakin sedikit kegiatan, manajemen akan semakin mudah, begitupun dengan kontrol dan pengecekannya.

Oleh karenanya, Jokowi berpesan supaya kepala daerah membuat dua hingga tiga kegiatan besar saja. Dengan demikian, anggaran bisa lebih dikonsentrasikan.

"Sehingga hasilnya bisa dilihat, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Jokowi mencontohkan, jika di suatu daerah masih banyak jalanan yang rusak, kepala daerah dapat memfokuskan anggaran untuk perbaikan jalan hingga ke desa-desa.

Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Setelah satu atau dua tahun, fokus anggaran dapat dialihkan misalnya untuk pembangunan pasar di seluruh kabupaten. Selain itu, anggaran juga bisa dikonsentrasikan untuk pembangunan sekolah-sekolah di daerah.

Dengan demikian, terlihat skala prioritas anggaran. Rakyat pun dapat ikut merasakan manfaatnya.

"Kalau bapak ibu tidak bisa mengonsolidasikan ini, manajemennya tidak seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian anggaran diecer-ecer di dinas-dinas, di unit-unit yang ada, karena masalahnya pasti selalu ada," ujar Jokowi.

"Karena enggak dirasakan oleh masyarakat hasil kepemimpinan bapak ibu saudara-saudara sekalian, ya tidak terpilih lagi. Karena anggarannya hilang setiap tahun, realiasasi setiap tahun, tapi tidak keliatan manfaatnya oleh rakyat," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Jokowi juga mengingatkan kepala daerah untuk berhati-hati dalam realisasi belanja aparatur, pembangungan, dan modal.

Ia ingin agar belanja pembangunan dan belanja modal lebih besar dari belanja aparatur.

Jika belanja pembangunan dan modal sudah terealisasi, ia kembali menekankan agar anggaran tak dibagi rata ke seluruh dinas.

"Hati-hati, sekali lagi yang bapak ibu dan saudara-saudara prioritaskan yang mana. Berikan dua priroitas atau maksimal tiga prioritas. Sudah, anggaran itu perioritaskan ke sana 60 persen, sianya baru diberikan ke unit-unt yang lain," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com