Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Kompas.com - 15/04/2021, 10:12 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah membuat skala prioritas yang jelas mengenai alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ia kembali mengingatkan para gubernur, bupati, hingga wali kota untuk tak mengecer-ecer anggaran.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi kepala daerah tahun 2021 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

"Jangan sampai sekali lagi yang namanya anggaran diecer-ecer di setiap dinas, di setiap unit, sehingga setiap tahun itu anggaran ya terbelanjakan, tapi tidak ada baunya sama sekali, tidak dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat. Hati-hati," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu malam.

Baca juga: Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Jokowi mengatakan, terdapat provinsi yang merancang kegiatan dengan nilai mata anggaran yang sangat kecil mencapai Rp 40.000.

Padahal, semakin sedikit kegiatan, manajemen akan semakin mudah, begitupun dengan kontrol dan pengecekannya.

Oleh karenanya, Jokowi berpesan supaya kepala daerah membuat dua hingga tiga kegiatan besar saja. Dengan demikian, anggaran bisa lebih dikonsentrasikan.

"Sehingga hasilnya bisa dilihat, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Jokowi mencontohkan, jika di suatu daerah masih banyak jalanan yang rusak, kepala daerah dapat memfokuskan anggaran untuk perbaikan jalan hingga ke desa-desa.

Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Setelah satu atau dua tahun, fokus anggaran dapat dialihkan misalnya untuk pembangunan pasar di seluruh kabupaten. Selain itu, anggaran juga bisa dikonsentrasikan untuk pembangunan sekolah-sekolah di daerah.

Dengan demikian, terlihat skala prioritas anggaran. Rakyat pun dapat ikut merasakan manfaatnya.

"Kalau bapak ibu tidak bisa mengonsolidasikan ini, manajemennya tidak seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian anggaran diecer-ecer di dinas-dinas, di unit-unit yang ada, karena masalahnya pasti selalu ada," ujar Jokowi.

"Karena enggak dirasakan oleh masyarakat hasil kepemimpinan bapak ibu saudara-saudara sekalian, ya tidak terpilih lagi. Karena anggarannya hilang setiap tahun, realiasasi setiap tahun, tapi tidak keliatan manfaatnya oleh rakyat," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com