Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Kompas.com - 15/04/2021, 06:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan 70 juta penduduk telah divaksin Covid-19 pada Juli 2021. Presiden Joko Widodo mengatakan, kurva kasus Covid-19 di Indonesia akan menurun jikat target ini tercapai.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepala daerah mendukung program vaksinasi Covid-19.

"Kita ingin di bulan Juli, target kita paling tidak 70 juta penduduk harus sudah divaksinasi. Nanti kurvanya (Covid-19) akan kelihatan turunnya di bulan Juli kalau vaksinasinya bisa mencapai 70 juta orang," ujar Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah 2021, ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (14/4/2021) malam.

Baca juga: Kades dan Lurah Diminta Aktif Mobilisasi Lansia untuk Ikut Vaksinasi Covid-19

Jokowi menuturkan, vaksinasi merupakan pendukung dalam penanganan Covid-19 lainnya, seperti penerapan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Jokowi mengingatkan sasaran program vaksinasi yang harus dituju, yakni tenaga kesehatan, pelayan publik dan kelompol lanjut usia (lansia).

Kemudian ia menekankan, pelaksanaan vaksinasi harus diprioritaskan di lokasi yang tingkat mobilitas atau interaksi masyarakatnya tinggi.

"Dengan cara ini kita harapkan pemulihan kesehatan bisa segera kita capai," kata Jokowi.

Baca juga: Dinkes DKI: Jangan Takut Vaksinasi Selama Berpuasa

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengungkapkan, vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah mencapai 15,4 juta hingga Senin (12/4/2021).

Vaksinasi dilakukan terhadap tenaga kesehatan, lansia dan pekerja publik.

"Alhamdulillah hingga hari ini pukul 12.00 WIB sudah 15,4 juta suntikan vaksin Covid-19 diberikan kepada tenaga kesehatan, lansia dan pelayan publik," ujar Reisa dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Jika dirinci, jumlah itu terdiri dari 10 juta lebih masyarakat yang menerima vaksin Covid-19 dosis pertama. Kemudian, sekitar 5 juta masyarakat mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dosis kedua.

Baca juga: Wamenkes Akui Berat Tuntaskan Vaksinasi Covid-19 Dalam Satu Tahun

Secara terpisah, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, vaksinasi tidak efektif jika menjadi strategi utama penanganan pandemi.

Sebab, menurut Dicky, herd immunity  tidak bisa dicapai dalam waktu singkat, ditambah persebaran virus di Indonesia tidak terjaga.

"Vaksinasi memang penting karena dalam jangka pendek dapat digunakan untuk menurunkan angka penularan dan angka kematian (Covid-19). Namun tidak boleh menggantikan dan mengabaikan strategi yang jauh lebih penting yaitu deteksi kasus secara dini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Epidemiolog Ingatkan Vaksin Hanya Tambahan, Tak Bisa Atasi Pandemi

Dicky menilai, jika pemerintah mengutamakan vaksinasi dan bukan menahan laju persebaran virus, maka vaksinasi harus terus berulang setiap tahun.

Dengan demikian, program vaksin tidak efektif mengatasi pandemi.

"Jika begini terus nanti trennya adalah vaksin akan harus berulang setiap satu tahun. Ini tidak efektif," ujar Dicky.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Nasional
Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri 'Open House' di Teuku Umar

Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri "Open House" di Teuku Umar

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan 'Amicus Curiae' ke MK

Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com