Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Kompas.com - 15/04/2021, 06:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan 70 juta penduduk telah divaksin Covid-19 pada Juli 2021. Presiden Joko Widodo mengatakan, kurva kasus Covid-19 di Indonesia akan menurun jikat target ini tercapai.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepala daerah mendukung program vaksinasi Covid-19.

"Kita ingin di bulan Juli, target kita paling tidak 70 juta penduduk harus sudah divaksinasi. Nanti kurvanya (Covid-19) akan kelihatan turunnya di bulan Juli kalau vaksinasinya bisa mencapai 70 juta orang," ujar Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah 2021, ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (14/4/2021) malam.

Baca juga: Kades dan Lurah Diminta Aktif Mobilisasi Lansia untuk Ikut Vaksinasi Covid-19

Jokowi menuturkan, vaksinasi merupakan pendukung dalam penanganan Covid-19 lainnya, seperti penerapan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Jokowi mengingatkan sasaran program vaksinasi yang harus dituju, yakni tenaga kesehatan, pelayan publik dan kelompol lanjut usia (lansia).

Kemudian ia menekankan, pelaksanaan vaksinasi harus diprioritaskan di lokasi yang tingkat mobilitas atau interaksi masyarakatnya tinggi.

"Dengan cara ini kita harapkan pemulihan kesehatan bisa segera kita capai," kata Jokowi.

Baca juga: Dinkes DKI: Jangan Takut Vaksinasi Selama Berpuasa

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengungkapkan, vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah mencapai 15,4 juta hingga Senin (12/4/2021).

Vaksinasi dilakukan terhadap tenaga kesehatan, lansia dan pekerja publik.

"Alhamdulillah hingga hari ini pukul 12.00 WIB sudah 15,4 juta suntikan vaksin Covid-19 diberikan kepada tenaga kesehatan, lansia dan pelayan publik," ujar Reisa dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Jika dirinci, jumlah itu terdiri dari 10 juta lebih masyarakat yang menerima vaksin Covid-19 dosis pertama. Kemudian, sekitar 5 juta masyarakat mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dosis kedua.

Baca juga: Wamenkes Akui Berat Tuntaskan Vaksinasi Covid-19 Dalam Satu Tahun

Secara terpisah, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, vaksinasi tidak efektif jika menjadi strategi utama penanganan pandemi.

Sebab, menurut Dicky, herd immunity  tidak bisa dicapai dalam waktu singkat, ditambah persebaran virus di Indonesia tidak terjaga.

"Vaksinasi memang penting karena dalam jangka pendek dapat digunakan untuk menurunkan angka penularan dan angka kematian (Covid-19). Namun tidak boleh menggantikan dan mengabaikan strategi yang jauh lebih penting yaitu deteksi kasus secara dini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Epidemiolog Ingatkan Vaksin Hanya Tambahan, Tak Bisa Atasi Pandemi

Dicky menilai, jika pemerintah mengutamakan vaksinasi dan bukan menahan laju persebaran virus, maka vaksinasi harus terus berulang setiap tahun.

Dengan demikian, program vaksin tidak efektif mengatasi pandemi.

"Jika begini terus nanti trennya adalah vaksin akan harus berulang setiap satu tahun. Ini tidak efektif," ujar Dicky.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com