Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Kompas.com - 15/04/2021, 03:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Hendri Satrio meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbuka soal Vaksin Nusantara yang disebut diberikan terhadap sejumlah anggota dewan pada hari ini, Rabu (14/4/2021).

Pasalnya, ia menyoroti ada perbedaan pendapat dari sejumlah pihak di DPR yang disebut menjadi relawan dalam Vaksin Nusantara.

"Ya anggota DPR mestinya lebih terbuka ya terhadap Vaksin Nusantara ini. Lebih-lebih, vaksin ini kan sebuah hal yang sangat vital begitu. Jadi tidak bisa disembarangin atau komunikasinya tertutup. Harus lebih jelas apakah ini vaksin yang sesungguhnya atau hanya diambil darah saja," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Adapun hal tersebut ia ungkapkan untuk merespons perbedaan pendapat dari sejumlah pihak di DPR terkait Vaksin Nusantara.

Baca juga: Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Sebelumnya, DPR terbagi ke dalam dua persepsi terkait Vaksin Nusantara yang disebut akan diterima DPR pada hari ini.

Pertama, ada sejumlah pihak di DPR yang menyatakan bahwa kegiatan hari ini di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto merupakan penyuntikkan Vaksin Nusantara.

Kedua, ada pula yang menyatakan hanya diambil sampel darahnya saja untuk uji klinis Fase II dan bukan disuntikkan Vaksin Nusantara.

Melihat hal ini, Hendri pun meminta agar DPR tidak menimbulkan kegaduhan terkait vaksin Covid-19, termasuk membuat polemik Vaksin Nusantara.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Lebih lanjut, ia juga meminta agar partai politik yang menaungi para anggota dewan di DPR terbuka atas apa yang sebenarnya terjadi.

"Partai-partai politik yang menaungi para anggota DPR ini mesti terbuka juga kepada rakyat. Sesungguhnya apa yang terjadi dengan para wakil mereka di parlemen," ujarnya.

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini juga menyayangkan atas tidak terbukanya persoalan mengenai Vaksin Nusantara di DPR.

Sebab, menurut dia tak seharusnya DPR menutup diri terkait Vaksin Covid-19 karena merupakan suatu hal yang vital dan ditunggu masyarakat di tengah pandemi.

"Sangat disayangkan sebetulnya ketidakterbukaan ini. Jadi terbuka saja kepada rakyat," tuturnya.

Baca juga: IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Sebelumnya, beredar kabar bahwa sejumlah anggota DPR akan menerima suntikan dari Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto hari ini.

Usai kabar itu mencuat, polemik pun timbul lantaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sejatinya belum mengeluarkan izin uji klinis fase II.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com