Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Kompas.com - 14/04/2021, 18:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyinggung pemerintah agar tak mengulangi mengembangkan isu impor beras di tengah masyarakat. Apalagi petani akan menghadapi panen raya nasional.

Ia pun menyebut persoalan impor beras seperti sebuah fenomena gunung es yang harus dicari solusi mendasarnya dengan segera.

"Persoalan impor tidak sesederhana yang dibayangkan. Tidak sekadar memenuhi angka pasokan atau stok pangan belaka. Masalah ini sejatinya merupakan cermin dari ketidaksiapan kita dan carut marut aspek mendasar kebijakan dan ketahanan pangan nasional kita," kata Zulkifli dalam konferensi pers bertajuk "Demokrasi Transaksional dan Ketergantungan Impor Pangan", Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut Tak Ada Impor Beras Hingga Juni, Buwas: Kami Utamakan Produksi Petani

Pria yang akrab disapa Zulhas ini melihat persoalan impor beras diakibatkan lemahnya kebijakan pangan untuk petani.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk memetakan kebijakan pangan dengan baik mulai dari sistem pangan hingga permasalahan yang meliputinya.

"Perlu ada perencanaan yang sistematis dan terukur. Para petani harus didukung dengan teknologi terbaik, harga pupuk dikendalikan, dan lebih berpihak kepada para petani," ujarnya.

Di samping itu, lanjut dia, sistem pendukung kebijakan pangan juga harus bekerja. Dalam hal ini, dia meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut serta bekerja mendukung kebijakan pangan.

"Bulog berperan sebagai penyangga. Pemerintah sendiri memiliki prioritas membeli padi dari petani lokal," contoh Zulhas.

Baca juga: Awal Mula Polemik Impor Beras, Ditolak DPR hingga Presiden Jokowi Turun Tangan

Jika ini dikerjakan dengan benar sesuai amanat Undang-Undang, kata dia, bukan tidak mungkin swasembada beras dan pengembangan produk pertanian lainnya akan tercapai.

Namun, ia mengatakan apabila swasembada tersebut belum terwujud, ada yang salah dari kebijakan pangan dan pertanian.

"Sehingga bangsa ini dipenuhi oleh produk pertanian impor dari luar yang mematikan petani lokal kita," ucapnya.

Ia pun mengaku merasa sedih melihat kenyataan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang pasokan berasnya relatif bergantung pada negara luar.

Padahal, sebut Zulhas, Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi lahan yang luas dan memiliki kekayaan alam yang tidak ada tandingannya.

"Sayangnya, kini justru petani kehilangan lahannya. Petani berubah menjadi buruh tani di negaranya sendiri," kata Zulhas.

Diketahui, isu impor beras sempat mencuat ke publik usai Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan latar belakang diputuskannya kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com