Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta pemerintah mengendalikan harga pangan saat memasuki bulan Ramadhan tahun ini.

Ia menilai, selama ini bulan Ramadhan diikuti oleh naiknya harga-harga pangan di pasaran.

Padahal, saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat sulit.

"Saya sangat berharap mudah-mudahan harga pangan dapat dikendalikan oleh pemerintah, sehingga tidak memberatkan masyarakat yang saat ini tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi," kata Zulkifli dalam konferensi pers bertajuk "Demokrasi Transaksional dan Ketergantungan Impor Pangan", Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Harga Pangan di Kabupaten Semarang Naik Jelang Ramadhan, Satgas Pangan Bakal Gelar Operasi Pasar

Zulkifli melanjutkan, pemerintah perlu mewaspadai adanya oknum atau pihak tertentu yang mengambil keuntungan jangka pendek dalam situasi pandemi.

Oknum itu, kata dia, mengambil keuntungan dengan cara menimbun barang, menahan pasokan, hingga mempermainkan harga pangan di pasaran.

"Semoga pemerintah berpihak pada para pedagang kecil, bukan bandar-bandar besar. Kepada masyarakat kecil, bukan kepada pengusaha besar," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pula kepada pemerintah bahwa Ramadhan dan Lebaran tahun ini tidak jauh dengan waktu panen raya nasional.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas ini, seharusnya itu menjadi waktu yang baik dan memberi keuntungan bagi para petani.

Baca juga: Inflasi Jakarta Terkendali di Tengah Pandemi Covid-19, Stok dan Harga Pangan Stabil

Ia pun menyayangkan ada pihak yang mengembuskan isu impor beras di tengah suasana panen raya.

"Ini membuat harga gabah anjlok dan petani terancam rugi. Kita senang, bahagia, Presiden segera merespons isu ini. Dan memastikan tidak ada impor beras hingga Juni 2021 mendatang. Sebab stok cadangan beras nasional yang dikelola Bulog masih aman," ungkapnya.

Akan tetapi, hal tersebut tetap disayangkan Zulhas lantaran harga gabah terlanjur anjlok akibat adanya isu impor beras.

Untuk itu, dia berharap pemerintah segera mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan harga gabah yang anjlok tersebut.

"Para spekulan menahan harga. Mudah-mudahan situasi ini bisa segera dicarikan solusinya agar petani tidak terus dirugikan," tutur Zulhas.

Baca juga: Panen Raya, Golkar Jatim Serukan Gerakan Beli Beras Langsung ke Petani

Sebelumnya, isu impor beras sempat mencuat ke publik usai Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan latar belakang diputuskannya kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini.

Menurut dia, kebijakan tersebut lantaran didorong stok beras cadangan Bulog yang rendah.

Lutfi menyebut, Bulog memiliki penugasan untuk menjaga stok cadangan beras atau iron stock sebesar 1 juta ton-1,5 juta ton setiap tahunnya.

Besaran angka stok itu merupakan prinsip dasar pemerintah sejak lama.

Cadangan beras diperlukan untuk kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar guna stabilisasi harga.

Adapun pengadaan beras oleh Bulog itu bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Baca juga: Kisah Sukses Kelompok Tani di Semarang Ekspor Beras Organik ke Timur Tengah, Harga Lebih Stabil

"Jadi kalau memang ternyata penyerapan Bulog bagus, kita tidak perlu impor. Ada tahun-tahun kita tidak perlu impor, seperti saat 2019 dan 2020," ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).

Namun, Presiden Jokowi pun menyampaikan pernyataan tegas soal rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada 2021.

Dalam pernyataannya, Jokowi memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga pertengahan tahun ini.

"Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).