Ia pun berharap, dengan adanya Vaksin Nusantara, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan lebih mudah memberikan berbagai macam izin yang dibutuhkan.
"Kita berani jadi contoh. Berani untuk divaksin lebih awal. Saya melihat, para peneliti dan dokter-dokter yang bertugas semuanya ikhlas. Tidak ada muatan politik sedikit pun," jelasnya.
Alasan kelima, dia berharap kedaulatan dan kemandirian Indonesia dapat terjamin dalam bidang kesehatan dan pengobatan.
Saleh pun meyakini, pandemi Covid-19 juga mampu menjadi momentum pintu masuk Indonesia untuk menunjukkan kedaulatan dan kemandiriannya di bidang tersebut.
"Sekarang kan kita masih tergantung negara lain. Ketika diembargo, program vaksinasi kita langsung terganggu. Setidaknya, mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di situ pentingnya kemandirian dan kedaulatan tersebut," pungkasnya.
Baca juga: 7 Polemik Vaksin Nusantara, Uji Klinis Lanjut Meski Tak Ada Izin BPOM
Sebelumnya diberitakan, kabar mengenai sejumlah anggota Komisi IX DPR akan disuntik Vaksin Nusantara tersebar sejak kemarin, Selasa (13/4/2021).
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengatakan, dirinya dan sejumlah anggota Komisi IX DPR akan disuntik vaksin Nusantara dalam uji klinis fase II di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
"Besok (Rabu) itu saya dan anggota Komisi IX sebagian dan komisi lain, besok kami disuntik vaksin Nusantara divaksin di RSPAD besok pagi," kata Melki saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).
"Jadi pimpinan DPR kemungkinkan ada yang ikut, barusan saya bicara dengan Pak Terawan (pelopor vaksin Nusantara)," imbuh dia.
Politikus Partai Golkar itu menuturkan, proses vaksinasi akan menggunakan vaksin Nusantara yang sebelumnya juga telah diterima oleh Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.