Ombudsman Minta Pertamina Segera Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Ledakan Kilang Minyak Balongan

Kompas.com - 14/04/2021, 15:25 WIB
Warga menyaksikan kebakaran di kompleks Pertamina RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Senin (29/3/2021) dini hari. ANTARA FOTO/DEDHEZ ANGGARAWarga menyaksikan kebakaran di kompleks Pertamina RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Senin (29/3/2021) dini hari.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI meminta PT Pertamina untuk segera melakukan upaya ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak ledakan kilang minyak Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, yang terjadi 29 Maret 2021 dini hari.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto meminta pemeritah daerah bersama PT Pertamina segera melakukan proses verifikasi terkait jumlah korban sakit, trauma, hingga terdampak secara material, seperti kerusakan rumah dan fasilitas lainnya.

"Kami menginginkan proses verifikasi dilakukan secara responsif dan cepat. Tidak menunda-nunda dan menunggu hasil investigasi dari tim independen dan Bareskrim Polri, karena investigasi itu dilakukan maksimal 3 bulan," ungkap Hery, dalam konferensi pers virtual Ombudsman RI, Rabu (14/4/2021).

Ia khawatir jika proses verifikasi terlalu lama, dan ganti rugi harus menunggu hasil investigasi tim independen dan Polri, maka akan semakin berpengaruh pada kondisi psikologis korban.

Baca juga: Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Selain itu, jika terlalu lama melakukan ganti rugi, Hary khawatir akan ada upaya mengaburkan kewajiban ganti rugi yang dilakukan oleh PT Pertamina pada warga terdampak.

"Waktu yang berlarut-larut ini akan mempengaruhi kondisi psikologi warga setempat, dan bisa jadi (Pertamina) melupakan rekam jejak yang harusnya dilakukan ganti rugi, jadi pengaburan upaya ganti rugi yang mestinya dilakukan," paparnya.

Dari hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman sejak 7-9 April, Hery menyebut bahwa pihaknya menemukan PT Pertamina mengabaikan protes dari warga.

Beberapa jam sebelum kejadian berlangsung, sambung Hery, beberapa warga sudah mendatangi kantor PT Pertamina Balongan dan mengajukan protes karena ada bau bensin yang menyengat.

Namun protes tersebut tidak ditanggapi oleh PT Pertamina, dan pada dini hari terjadilah ledakan.

"Kami menilai bahwa dalam proses penanganan itu, memang tidak ada satu langkah yang langsung direspon, padahal sebelum kejadian warga sudah teriak-teriak di depan kilang minyak Balongan," ungkapnya.

Hery menilai pembiaran ini merupakan tindakan maladminstrasi dari pihak PT Pertamina Balongan.

Baca juga: Polri Mulai Periksa Barang Bukti dari TKP Kebakaran Kilang Minyak Balongan

"Kalau kejadian terbakarnya itu masalah teknis, dalam konteks maladministrasi kami melihat pada status keluhan warga yang sudah berdemonstasi, berunjuk rasa di depan kantor itu tidak ada responsibilitas yang cepat. Itu menurut saya bagian dari kelalaian tanggung jawab sosial dari PT Pertamina," sebut Hery.

Sebagai informasi berdasarkan temuan Ombudsman RI ledakan kilang minyak PT Pertamina Balongan menyebabkan 895 orang atau 353 kepala keluarga menjadi korban mulai dari luka ringan, dan trauma.

Adapun meledaknya 4 tangki tersebut juga menyebabkan 2.788 rumah mengalami kerusakan dan yang sudah diverifikasi Ombudsman RI sebanyak 1.313 rumah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Nasional
Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X