Kompas.com - 14/04/2021, 15:11 WIB
Ilustrasi bencana alam BodnarchukIlustrasi bencana alam

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan Badan Nasional Penannggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan mengatakan, di Indonesia terdapat 53.000 desa atau kelurahan rawan bencana.

Oleh karena itu, pemerintah pun membentuk desa tangguh bencana.

Desa tangguh bencana adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana tersebut.

Baca juga: RI Rawan Bencana, Revisi UU Penanggulangan Bencana Dibahas DPR-Pemerintah

"Dari hampir 75.000 desa yang ada di Indonesia, lebih dari 53.000 desa atau kelurahan berada di daerah rawan bencana," kata Lilik di acara webinar yang digelar BNPB, Rabu (14/4/2021).

Lilik mengatakan, setidaknya terdapat 5.744 desa rawan tsunami, 37.497 desa rawan longsor, 45.973 desa rawan gempa bumi, 2.160 desa rawan gunung api, 47.430 desa rawan banjir, dan beberapa bencana lainnya.

BNPB juga mencatat terdapat 51 juta keluarga di Indonesia yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana tersebut.

Baca juga: PMI Bangun Gudang Logistik di 8 Provinsi Rawan Bencana

"95 persen bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi sehingga konvergensi menjadi penting," kata dia.

Adapun dalam penilaian desa tangguh yang berada di rawan bencana, kata dia, ada rapor yang menjadi penilaian.

Beberapa komponen yang digunakan sebagai penilaian adalah kualitas dan akses layanan dasar, sistem penanggulangan, pengelolaan risiko bencana, kesiapsiagaan darurat, dan pemulihan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Nasional
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X