Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Kompas.com - 14/04/2021, 14:14 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, ada kemungkinan Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam kabinet Indonesia Maju melalui reshuffle kedua.

Menurut dia, ini terlihat dari sikap Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan yang selalu mendukung Presiden Joko Widodo.

"Bisa jadi reshuffle ini untuk menarik PAN masuk dalam koalisi. Sebab sejak awal Zuhas memang lebih pro ke Jokowi, yang beda dari PAN hanya Amien Rais tetapi dia sekarang sudah keluar," kata Adi pada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Dukung Jam Operasional Restoran Diperpanjang, F-PAN: Menggerakkan Ekonomi Jakarta

Menurut pengamatan Adi, PAN selama ini hanya menunggu momentum yang tepat untuk bergabung dengan partai koalisi pemerintah.

Sebab, sejak reshuffle pertama Kabinet Indonesia Maju, kata Adi, santer terdengar PAN akan merapatkan diri pada pemerintah.

Ia juga menilai, PAN dalam posisi menunggu dan siap kapan saja jika dibutuhkan oleh Jokowi.

"Yang berbeda dari PAN, jika ia bergabung dengan koalisi, sifatnya selalu menunggu apa yang dibutuhkan oleh Presiden," ucap Adi.

Terkait reshuffle kedua yang kemungkinan akan dilakukan pekan ini, Adi memprediksi bahwa perombakkan kabinet tidak akan menyentuh banyak kementerian.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Adi menduga bahwa reshuffle hanya akan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dilebur dengan Kementerian Riset dan Teknologi, serta Kementerian Investasi.

"Kemungkinan hanya melibatkan dua kementerian ini, siapa yang akan ditunjuk membidangi pendidikan dan riset, dan siapa yang akan menjadi Menteri Investasi," papar dia. 

Saat ini, posisi Nadiem Makarim sebagai Mendikbud juga dapat digantikan, baik oleh Menristek Bambang Brodjonegoro atau tokoh lain.

"Penggabungan dua kementerian ini bisa dipimpin Nadiem, Bambang Brodjonegoro, atau tokoh baru. Karena ini nanti jadi kementerian yang baru juga, yaitu Kemendikbudristek," ucap dia.

Adapun DPR menyetujui pembentukan Kementerian Riset dan peleburan Kemendikbud dengan Kemenristek dalam Rapat Paripurna, Jumat (9/4/2021) pekan lalu.

Baca juga: Ngabalin Sebut Reshuffle Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Pembentukan dua kementerian itu sesuai hasil Badan Musyawarah yang membahas surat dari Presiden Jokowi mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

Persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com