Kompas.com - 14/04/2021, 13:44 WIB
Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, usai mengisi diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comDirektur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, usai mengisi diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno memprediksi, perombakan atau reshuffle kabinet yang hendak dilakukan Presiden Joko Widodo tidak akan menyasar banyak kementerian.

Menurut dia, reshuffle hanya sebatas pada penunjukan menteri untuk mengisi jabatan Menteri Investasi dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) yang baru saja diungkap ke publik.

"Kemungkinan hanya melibatkan dua kementerian ini, siapa yang akan ditunjuk membidangi pendidikan dan investasi, dan siapa yang akan menjadi Menteri Investasi," sebut Adi dihubungi Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Menurut Adi, posisi Nadiem Makarim sebagai Mendikbud saat ini juga masih mungkin digantikan.

Sebab pemerintah belum menentukan apakah Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro yang akan didaulat memimpin penggabungan kedua kementerian itu, atau memilih tokoh baru.

Baca juga: Ngabalin Sebut Reshuffle Kabinet Dilakukan Pekan Ini

"Penggabungan dua kementerian ini bisa dipimpin Nadiem, Bambang Brodjonegoro, atau tokoh baru. Karena ini nanti jadi kementerian yang baru juga, yaitu Kemendikbudristek," katanya.

Adi menjelaskan bahwa reshuffle kedua Kabinet Indonesia Maju sangat mungkin tidak mempertimbangkan opini publik.

Presiden Jokowi, lanjut Adi, akan mengambil keputusan sesuai kebutuhannya saat ini.

"Berbagai riset menunjukan ada pandangan publik untuk mengganti beberapa menteri, tapi seringkali reshuflle tidak menggunakan logika publik, tidak menjadikan sentimen masyarakat sebagai tolak ukur. Ini subjektif Presiden mengganti menterinya," papar dia.

Adi juga menyebutkan bahwa reshuffle ini sangat mungkin digunakan untuk menggandeng Partai Amanat Nasional (PAN) untuk masuk dalam koalisi.

Sebab, sejak resuffle pertama, isu PAN akan menjadi bagian dari partai koalisi pemerintah santer terdengar.

Terutama, karena selama ini, menurut dia, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan nampak pro terhadap Jokowi.

Baca juga: Berembus Isu Reshuffle akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

"Bisa jadi resuffle ini untuk menarik PAN masuk dalam koalisi. Sebab sejak awal Zuhas memang lebih pro ke Jokowi, yang beda dari PAN hanya Amien Rais tapi dia sekarang sudah keluar," jelas Adi.

"Yang berbeda dari PAN, jika ia bergabung dengan koalisi, sifatnya selalu menunggu apa yang dibutuhkan oleh Presiden," imbuhnya.

Sebagai informasi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan resuffle Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan pekan ini.

Ia mengatakan peleburan dua kementerian dan pembentukan kementerian baru sudah disetujui Jokowi. Artinya perombakan menteri Jokowi akan segera dilakukan.

Ngabalin menyebut bahwa resuffle merupakan hak prerogatif atau kewenangan Presiden sepenuhnya.

Jadi ia belum bisa menyebut siapa Menteri yang akan ditunjuk oleh Jokowi.

Adapun isu resuffle menguat pasca DPR menyetujui peleburan antara Kemendikbud dan Kemenristek. Serta pembentukan Kementerian Investasi pada Jumat (9/4/2021) pekan lalu.

Isu resuffle juga menguat pasca Jokowi diketahui mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kurang lebih 10 hari yang lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Nasional
Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Nasional
Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Nasional
TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

Nasional
Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Nasional
Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

Nasional
Jelang Lebaran, Satgas Covid-19 Minta Pemda Perbaiki Sistem Pengawasan

Jelang Lebaran, Satgas Covid-19 Minta Pemda Perbaiki Sistem Pengawasan

Nasional
Polisi Tahan Bupati Nganjuk dan 6 Tersangka Lain di Bareskrim Polri

Polisi Tahan Bupati Nganjuk dan 6 Tersangka Lain di Bareskrim Polri

Nasional
4.123 Pemudik Positif Covid-19, Epidemiolog: Bisa Jadi 'Superspreader' yang Perburuk Pandemi

4.123 Pemudik Positif Covid-19, Epidemiolog: Bisa Jadi "Superspreader" yang Perburuk Pandemi

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Kasus Korupsi Kepala Daerah

OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Kasus Korupsi Kepala Daerah

Nasional
Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Nasional
KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X