Kompas.com - 14/04/2021, 12:06 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya memberikan kesaksian dalam sidang kasus tes usap (swab test) palsu RS Ummi Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (14/4/2021). DOKUMENTASI TIM KUASA HUKUM RIZIEQ SHIHABWali Kota Bogor Bima Arya memberikan kesaksian dalam sidang kasus tes usap (swab test) palsu RS Ummi Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (14/4/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menilai, pihak Rumah Sakit Ummi telah melanggar aturan karena tidak terbuka terkait laporan data Covid-19.

Bima mengungkapkan hal itu saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus tes usap (swab) dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (14/4/2021).

Awalnya, majelis hakim bertanya mengenai respons Bima saat menerima surat pernyataan bahwa Rizieq enggan memberitahukan hasil tes swab kepada Satgas Penanganan Covid-19.

"Saya menganggap bahwa pihak rumah sakit melanggar aturan karena tidak berkoordinasi dengan baik dengan satgas," kata Bima.

Bima menjelaskan, seharusnya rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 memberikan laporan terkait suspek dan pasien yang terjangkit Covid-19.

Baca juga: Bima Arya: Rizieq Shihab Tolak Sampaikan Hasil Tes PCR

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apabilan tidak disampaikan, lanjut Bima, akan menyulitkan Satgas yang harus selalu mengumpulkan dan memperbarui data Covid-19.

"Jadi sebelum terkonfirmasi pun, kita masih suspek harus dilaporkan karena setiap hari kami harus mendata berapa probabel, berapa suspek dan berapa terkonfirmasi," ujarnya.

Ia juga menungkapkan bahwa satgas pernah memberi sanksi untuk pihak yang tidak terbuka dengan data Covid-19. Sehingga sanksi bukan hanya diberikan pada Rumah Sakit Ummi.

"Saya berapa kali menindak secara tegas ada pabrik, ada bank, yang tidak melaporkan kami paksa untuk tutup yang mulia," ungkapnya.

"Untuk kemudian semuanya dilakukan tes PCR dan tidak pernah ada yang menolak. Karena semua sadar ini untuk kenaikan semua," ucap dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemda Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan Kemenkes

Pemda Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Pekan Depan

Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Pekan Depan

Nasional
Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Nasional
Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Nasional
Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Nasional
Guru Besar UI Nilai Perlu Desentralisasi Sistem Perlindungan Sosial

Guru Besar UI Nilai Perlu Desentralisasi Sistem Perlindungan Sosial

Nasional
Jawa dan Bali Catat 758 Kasus Varian Delta

Jawa dan Bali Catat 758 Kasus Varian Delta

Nasional
Kementerian PPPA Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 360 Anak Butuh Perlindungan Khusus

Kementerian PPPA Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 360 Anak Butuh Perlindungan Khusus

Nasional
Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Nasional
Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan 'Leadership In Crisis', Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan "Leadership In Crisis", Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Nasional
Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Nasional
Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X