Kompas.com - 14/04/2021, 11:52 WIB
Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat memberikan sambutan di acara Anugerah Perempuan Indonesia (API) ke-7 Tahun 2020. Dok. Humas Kemen PPPAMenteri PPPA Bintang Puspayoga saat memberikan sambutan di acara Anugerah Perempuan Indonesia (API) ke-7 Tahun 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meminta pemerintah daerah (pemda) mengawal dan memastikan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK-NF-PPA) dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengatakan, DAK-NF-PPPA penting untuk dikawal karena hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah menyediakan layanan bagi perempuan dan anak.

“DAK Non Fisik ini merupakan langkah awal kita untuk menjalankan tanggung jawab dalam menyediakan layanan rujukan akhir bagi korban kekerasan, sekaligus upaya penanganan atas banyaknya kasus terkait perempuan dan anak yang harus segera ditangani pemda melalui Dinas PPPA," kata Bintang dikutip dari situs resmi Kemen PPPA, Rabu (14/4/2021).

Oleh karena itu, Bintang meminta kepada daerah yang telah menerima DAK untuk profesional dalam melaksanakan program dan kegiatan mereka.

Baca juga: RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

Hal tersebut agar penggunaan DAK tersebut sesuai target dan sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Untuk seluruh 216 kabupaten/kota dan 34 provinsi, kami harap bisa memanfaatkan DAK dengan sebaik-baiknya. Kami mohon kerja nyata dan kerja keras untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut, dibutuhkan sinergi untuk dibangun dengan kekuatan yang ada," kata Bintang.

Penyaluran DAK-NF-PPA ke daerah didasarkan pada beberapa kriteria yang harus dipenuhi termasuk kesiapan daerah tersebut untuk menyalurkannya.

Setiap daerah harus melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) agar mendapatkan DAK tersebut.

Bintang mengatakan, banyak pertimbangan untuk penetapan daerah yang mendapatkan DAK-NF-PPA terkait kriteria yang harus dipenuhi.

Termasuk juga kesiapan dan kendala yang dihadapi setiap daerah.

Baca juga: Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

Nasional
Hentikan Agresi Israel terhadap Palestina

Hentikan Agresi Israel terhadap Palestina

Nasional
Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

Nasional
Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Nasional
Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian Akibat Covid-19

Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Bersama-sama Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina

Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Bersama-sama Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina

Nasional
Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Nasional
Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X