Wapres Imbau Masyarakat Berkontribusi Kembangkan Ekonomi Syariah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Ma'ruf mengatakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar. Termasuk untuk menjadi pusat produsen produk halal dunia.

Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam memaksimalkan potensi tersebut.

"Seluruh strategi yang sudah diterapkan pemerintah baru akan berjalan baik apabila ada partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat agar memberikan kontribusi aktif untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia," kata Ma'ruf di acara Economic Challenges Special Ramadan, dikutip dari siaran pers, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kontribusi Ekonomi Syariah

Ma'ruf menekankan, untuk mencapai tujuan itu diperlukan kemauan dan komitmen. Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan regulasi terkait ekonomi dan keuangan syariah.

“Jadi semua sudah kita siapkan, aturanya sudah dipersiapkan, karena itu saya minta semua umat, masyarakat bangsa untuk kita memulai apa yang saya sebut sebagai babak baru daripada pengembangan ekonomi syariah ke depan,” kata Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, ekosistem keuangan syariah perlu dibangun secara berkesinambungan.

Tujuannya, agar ekonomi dan keuangan syariah dapat berkembang baik secara nasional maupun global.

"Secara nasional kita akan membangun ekosistemnya. Industri halal, sistem keuangannya, kemudian menumbuhkan pengusaha-pengusaha muslim yang baru maupun yang sudah eksis kemudian kita kembangkan di Indonesia, kemudian juga pasar global," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Susun Roadmap Pembangunan SDM Ekonomi Syariah

Adapun pemerintah menerapkan empat strategi dalam mengembangkan ekosistem syariah nasional.

Pertama, pembangunan kawasan industri halal atau Halal Industrial Park (HIP). Kedua, penggabungan tiga bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia.

Ketiga, melakukan optimalisasi pengelolaan dana sosial. Keempat, mendirikan pusat-pusat pelatihan dan pengembangan bagi para pelaku bisnis syariah.

Selain itu, kata Ma'ruf, pemerintah sedang menerapkan strategi berupa kolaborasi antar organisasi yang anggotanya merupakan pemangku kepentingan ekonomi syariah.

Terutama yang memiliki kendali untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah.

"Semua pemangku kepentingan ini menjadi satu-satu kesatuan yang saya katakan sifatnya collaborative work, kerja kolaborasi yang semuanya bekerja bersama-sama memajukan ekonomi dan keuangan syariah," ucap dia.

Baca juga: Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional