Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tak menjadi alat politik dan kekuasaan.

Ia meyakini KPK akan semakin kokoh dan kuat dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi jika tak menjadi alat kekuasaan dan politik.

"KPK harus kokoh. KPK tidak boleh menjadi alat politik dan menjadi alat kekuasaan," kata Luhut dalam acara Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Luhut mengatakan, KPK sudah sepatutnya tegak lurus menjalankan tugasnya.

Luhut pun merinci tiga tugas utama KPK yakni pengawasan, pencegahan dan penindakan.

Dari ketiga tugas utama itu, Luhut mendorong KPK mengedepankan tugas pencegahan korupsi.

"Pencegahan itu satu faktor yang sangat penting. Jadi jangan penindakan saja yang menonjol, pencegahan kurang. Justru pencegahan ini yang menurut hemat saya harus kita dorong. Dan pemerintah sangat ingin KPK kuat dan KPK harus bisa mencegah pengeluaran dan penyelewengan yang tidak perlu. Dan kalau itu diperlukan sampai pada penindakan," tutur Luhut.

Luhut berujar bahwa terdapat sejumlah program dan megaproyek yang dijalankan pemerintah yang membutuhkan peran serta KPK untuk mengawalnya agar tidak terjadi korupsi.

Baca juga: Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Beberapa di antaranya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, perbaikan sistem di Pelabuhan Batam dengan National System Windows, hingga penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri nasional.

"Ini proyek yang saya singgung dengan KPK. Ayo kita awasi sama-sama proses TKDN ini," ujar Luhut.

Luhut mengungkapkan, saat ini belanja modal dan barang Indonesia mencapai angka Rp1.300 triliun pertahun.

Dari nilai tersebut, terdapat 45 item dengan nilai sekitar 34 miliar dolar AS yang diadakan melalui impor.

Padahal, kata Luhut, setelah disisir, terdapat 17 item dengan nilai sekitar 17 miliar dolar AS atau Rp225 triliun yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Dengan nilai sebesar itu, Luhut meyakini akan menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan negara.

"Karena kalau TKDN ini bisa kita laksanakan dengan baik saya kira akan sangat bagus," katanya.

Baca juga: Luhut: Rare Earth Banyak Diekspor Secara Ilegal

Hal seperti itu menurut Luhut juga tak boleh lolos dari pantauan KPK.

Luhut juga menyinggung mengenai Batam Logistic Ecosystem yang akan diterapkan di delapan pelabuhan.

Menurut dia, proyek tersebut juga membutuhkan pengawalan KPK lantaran banyak yang menentang akibat 'lahan basahnya terganggu'.

"Saya mohon juga KPK ikut di dalam ini supaya bisa jalan karena banyak yang tidak mau ini jalan. Kenapa tidak mau ini jalan? Karena di situlah sumber korupsi yang sangat banyak," ujar Luhut.

Dengan berbagai megaproyek pemerintah yang membutuhkan pengawalan KPK, Luhut meminta lembaga antirasuah itu kukuh dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun.

Luhut menekankan, KPK tidak boleh dikontrol oleh pihak manapun. KPK, katanya, hanya boleh dikontrol oleh KPK sendiri untuk kepentingan negara.

Baca juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tambah Satu Stasiun, Dipantau Ketat Luhut

"KPK harus kuat. Tapi kuat terukur. Jangan KPK menjadi alat siapapun dan dikontrol oleh siapapun. KPK harus dikontrol oleh KPK dan untuk kepentingan Republik tercinta," kata Luhut.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Luhut Ingatkan KPK Tak Jadi Alat Politik dan Kekuasaan