Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Hal seperti itu menurut Luhut juga tak boleh lolos dari pantauan KPK.

Luhut juga menyinggung mengenai Batam Logistic Ecosystem yang akan diterapkan di delapan pelabuhan.

Menurut dia, proyek tersebut juga membutuhkan pengawalan KPK lantaran banyak yang menentang akibat 'lahan basahnya terganggu'.

"Saya mohon juga KPK ikut di dalam ini supaya bisa jalan karena banyak yang tidak mau ini jalan. Kenapa tidak mau ini jalan? Karena di situlah sumber korupsi yang sangat banyak," ujar Luhut.

Dengan berbagai megaproyek pemerintah yang membutuhkan pengawalan KPK, Luhut meminta lembaga antirasuah itu kukuh dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun.

Luhut menekankan, KPK tidak boleh dikontrol oleh pihak manapun. KPK, katanya, hanya boleh dikontrol oleh KPK sendiri untuk kepentingan negara.

Baca juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tambah Satu Stasiun, Dipantau Ketat Luhut

"KPK harus kuat. Tapi kuat terukur. Jangan KPK menjadi alat siapapun dan dikontrol oleh siapapun. KPK harus dikontrol oleh KPK dan untuk kepentingan Republik tercinta," kata Luhut.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Luhut Ingatkan KPK Tak Jadi Alat Politik dan Kekuasaan