Kompas.com - 13/04/2021, 19:51 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bertemu dengan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftahul Akhyar di kediaman Miftahul di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (13/4/2021). Dokumentasi/Partai GerindraSekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bertemu dengan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftahul Akhyar di kediaman Miftahul di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (13/4/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bertemu dengan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftahul Akhyar di kediaman Miftahul di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (13/4/2021).

Muzani mengatakan, kunjungan ini digelar dalam rangka mempererat tali silaturahmi di bulan suci Ramadhan.

"Karena bagaimanapun silaturahim adalah kegiatan yang penting dilakukan sebagai upaya kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional di bulan suci ramadhan ini," kata Muzani dalam keterangan tertulis, Selasa.

Baca juga: Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Muzani menuturkan, pertemuan tersebut membahas pentingnya toleransi antarumat beragama karena bangsa Indonesia memiliki keragaman agama dan kepercayaan yang sangat variatif.

Oleh karena itu, diharapkan umat Islam di seluruh Indonesia dapat menjalani ibadah puasa dengan lancar, aman, dan damai di tahun ini. 

"Hal yang paling mahal dalam berbangsa dan bernegara adalah persatuan. Toleransi tidak dianggap sebagai barang mahal jika kita ke masjid tenang dan ke gereja tenang. Jadi itu yang harus dijaga," ujar Muzani. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wakil Ketua MPR itu mengatakan, persatuan dan kesatuan adalah kunci utama dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia sehingga ancaman-ancaman paham radikal seperti terorisme tidak dapat memecah belah persatuan.

Ia juga mengajak PBNU serta ormas-ormas Islam di Indonesia lainnya untuk bersama-sama melawan aksi-aksi radikal.

Baca juga: PBNU Imbau Umat Islam Patuhi Protokol Kesehatan jika Beribadah di Masjid

 

Kebersamaan yang kuat dinilai menjadi bekal utama untuk umat Islam dan bangsa Indonesia bersatu menentang aksi terorisme.

"Jika kita kuat bersatu, kita tidak mudah dipecah belah dengan aksi-aksi radikal seperti terorisme. Kita harus jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah dicapai dengan penuh perjuangan tumpah darah daripada pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita," kata Muzani. 

Selain itu, pertemuan yang diikuti Wakil Ketua Komisi VIII DPR Moekhlas Sidik dan Anggota Komisi II Fraksi Partai Gerindra DPR Prasetyo Hadi itu juga membahas sejumlah topik lain.

Beberapa di antaranya terkait vaksinasi Covid-19 bagi jemaah haji Indonesia serta ajakan ke PBNU untuk bersinergi dalam rangka penanggulangan bencana alam yang melanda wilayah NTT, NTB, dan Jawa Timur

Baca juga: PBNU Bolehkan Umat Islam Ibadah Ramadhan di Masjid, tapi...

Sementara itu, Miftahul Akhyar menyampaikan, silaturahim menghasilkan sesuatu hal yang baik, terutama untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

"Mudah-mudahan silaturahim ini akan menghasilkan hal-hal yang baik dan seterusnya," ujar Akhyar yang juga menjabat sebagai Ketua MUI.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Nasional
Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Nasional
Terima Surat Somasi Moeldoko, ICW: Kami Sedang Mempelajari

Terima Surat Somasi Moeldoko, ICW: Kami Sedang Mempelajari

Nasional
UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

Nasional
Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Nasional
Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Nasional
Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Nasional
Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Nasional
Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Nasional
Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Nasional
Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Nasional
Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Nasional
Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Nasional
Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X