Kompas.com - 13/04/2021, 19:47 WIB
Terdakwa kasus pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/4/2021). Terpidana kasus cassie Bank Bali itu divonis 4,5 tahun penjara dan Rp100 juta subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim karena terbukti memberi suap kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari, Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Irjen Prasetijo Utomo serta melakukan pemufakatan jahat terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ATerdakwa kasus pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/4/2021). Terpidana kasus cassie Bank Bali itu divonis 4,5 tahun penjara dan Rp100 juta subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim karena terbukti memberi suap kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari, Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Irjen Prasetijo Utomo serta melakukan pemufakatan jahat terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan yang diputuskan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Senin (5/4/2021).

Djoko Tjandra dianggap terbukti menyuap sejumlah aparat penegak hukum terkait pengecekan status red notice serta penghapusan nama dari daftar pencarian orang (DPO) dan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).

"Iya, sudah ajukan banding," kata pengacara Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo kepada Kompas.com, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Pengacara Sebut Djoko Tjandra Mesti Jalani Tiga Vonis Berbeda, Total Hukuman 9 Tahun

Soesilo menyebut, pertimbangan Djoko Tjandra mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan yakni karena menurut dia, nota pembelaan tidak dipertimbangkan hakim.

"Pertimbangannya, karena nota pembelaan kita sama sekali tidak dipertimbangkan," ucap Soesilo.

Vonis majelis hakim lebih berat ketimbang tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) yakni 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada putusannya, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Djoko Tjandra.

Hal yang memberatkan yakni perbuatan Djoko yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasa korupsi dan dilakukan untuk menghindari keputusan pengadilan.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah perilaku Djoko yang dinilai sopan selama proses persidangan berlangsung.

Baca juga: ICW: Model Kejahatan Djoko Tjandra Layak Dijatuhi Vonis Seumur Hidup

Adapun, Djoko Tjandra dinilai terbukti menyuap dua jenderal polisi terkait pengecekan status red notice dan penghapusan nama dari DPO di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Kukuhkan 75 Penyelidik dan 112 Penyidik sebagai ASN

KPK Kukuhkan 75 Penyelidik dan 112 Penyidik sebagai ASN

Nasional
Dua Mantan Menkes, Farid Moeloek dan Nila Moeloek Positif Covid-19

Dua Mantan Menkes, Farid Moeloek dan Nila Moeloek Positif Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut BOR Rumah Sakit Menurun, Ini Faktanya...

Jokowi Sebut BOR Rumah Sakit Menurun, Ini Faktanya...

Nasional
Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Nasional
Mengenal Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Hakim yang Vonis Ahok Bersalah

Mengenal Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Hakim yang Vonis Ahok Bersalah

Nasional
Survei Indostrategic: Elektabilitas PDI-P Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat

Survei Indostrategic: Elektabilitas PDI-P Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari Masuk Ranah Perdata

Calon Hakim Agung Nilai Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari Masuk Ranah Perdata

Nasional
Epidemiolog Sebut Pandemi Covid-19 Indonesia Belum Terkendali dengan Baik

Epidemiolog Sebut Pandemi Covid-19 Indonesia Belum Terkendali dengan Baik

Nasional
Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Istana: Usianya Sudah 7 Tahun, Harus Dapat Perawatan Besar

Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Istana: Usianya Sudah 7 Tahun, Harus Dapat Perawatan Besar

Nasional
Ombudsman Buka Posko Pengaduan Seleksi CPNS, Bisa Disampaikan lewat Laman Ini

Ombudsman Buka Posko Pengaduan Seleksi CPNS, Bisa Disampaikan lewat Laman Ini

Nasional
Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Nasional
Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Nasional
KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

Nasional
Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Nasional
RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X