Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Kompas.com - 13/04/2021, 18:40 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyebut elektabilitasnya yang tinggi dalam hasil survei terkait calon presiden 2024 merupakan survei iseng karena Susi tidak tergabung dalam partai politik (parpol).

Dalam survei KedaiKOPI, Susi mendapat peringkat pertama ketegori tokoh non-parpol dengan suara 30,9 persen.

Susi menegaskan, ambang batas presiden atau presidential threshold membuat orang yang tidak diusung partai politik menjadi calon presiden.

Presidential threshold 20 persen tidak memungkinkan orang-orang tidak punya partai atau yang tidak diusung partai menjadi calon pemimpin di negeri ini,” kata Susi kepada Kompas.com, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Lebih lanjut, Susi mempertanyakan apakah ada partai politik yang mau mengusungnya menjadi capres dalam pemilihan presiden periode mendatang.

Susi juga menegaskan, ia tidak ingin sampai melakukan kudeta terhadap suatu parpol tertentu.

“Kalau harus kudeta partai orang ya ndak mau,” tegasnya.

Menurut Susi, jika ada partai yang menginginkannya maju ke pilpres, kemungkinan partai itu adalah Partai Ikan.

Ia kemudian bergurau akan membuat istana negara di bawah laut jika menjadi presiden.

“Kalau pun ada yang menginginkan saya, paling Partai Ikan. Nanti istananya di bawah air laut,” kata Susi.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Saya Tidak Punya Modal Politik dan Terlalu Kontroversial

Sebelumnya, Hasil Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menunjukan Susi berada di peringkat pertama ketegori tokoh non-parpol dengan persentase 30,9 persen.

Pada peringkat kedua, tercatat nama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan 14,1 persen suara.

Kemudian, terdapat nama mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang dipilih 14 persen responden.

Adapun mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli ada di posisi keempat dengan raihan 11,9 persen.

Hasil survei juga mencatat Wakil Presiden ke 10 dan 12, Jusuf Kalla ada di peringkat kelima dengan 10,6 persen dan mantan Menteri BUMN Sudirman Said di peringkat enam dengan raihan sebesar 8 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Nasional
TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

Nasional
Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Nasional
Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

Nasional
Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

Nasional
Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Nasional
Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Nasional
Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com