Kompas.com - 13/04/2021, 18:11 WIB
Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin ketika diwawancara di Universitas Brawijaya (UB) Kota Malang, Sabtu (8/2/2020). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKTenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin ketika diwawancara di Universitas Brawijaya (UB) Kota Malang, Sabtu (8/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut bahwa reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan pada pekan ini.

Wacana reshuffle menguat pasca rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta dibentuknya Kementerian Investasi.

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Kendati demikian, Ngabalin belum dapat menyampaikan detail waktu pelaksanaan reshuffle.

Baca juga: Isu Reshuffle dan Ancaman Gagalnya Revisi UU Pemilu

Ia hanya menyebut, ihwal peleburan dua kementerian dan pembentukan kementerian baru sudah disetujui Presiden. Artinya, perombakan menteri Jokowi dilakukan tidak lama lagi.

"Kalau itu sudah disetujui enggak lama, karena kan Presiden Jokowi itu sudah selalu cepat dan tepat mengambil keputusan, tidak lambat-lambat," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ngabalin juga belum dapat menyampaikan siapa saja yang akan ditunjuk Jokowi sebagai menteri baru.

Baca juga: Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Ia menyebut hal itu merupakan hak prerogatif atau kewenangan Presiden sepenuhnya.

"Presiden yang punya kewenangan, Presiden yang punya hak prerogatif," katanya.

Adapun sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah yang membahas surat dari Presiden Jokowi mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat Badan Musyawarah pada Kamis (8/4/2021) telah membahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Baca juga: Berembus Isu Reshuffle akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Rapat itu menyepakati dua hal. Pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kedua, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Adapun persetujuan DPR ini sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.