Menakar Peluang Prabowo pada Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com – Nama Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali memuncaki tangga elektabilitas dalam sebuah survei.

Terbaru, Prabowo meraih tingkat elektabilitas tertinggi dalam survei sosok calon presiden 2024 yang dirilis KedaiKOPI pada Senin (12/4/2021).

Dalam survei tersebut, Prabowo bertengger di posisi pertama dengan raihan 24,5 persen suara dari 1.260 responden yang disurvei secara nasional di 34 provinsi. Pertanyaan yang diberikan ke responden merupakan pertanyaan terbuka.

Sementara itu, di posisi kedua ditempati oleh Presiden Joko Widodo dengan perolehan 18,5 persen dan di posisi ketiga ditempati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan perolehan 16 persen.

Baca juga: Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Tak hanya kali ini Prabowo pernah menduduki posisi teratas dalam survei mengenai calon presiden potensial pada Pilpres 2024.

Sebelumnya pada Februari, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa nama Prabowo menduduki posisi teratas sebagai kandidat capres 2024 dengan 22,5 persen. Posisi Prabowo berada di atas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebesar 10,6 persen.

Sementara itu, posisi ketiga diduduki oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 10,2 persen.

Adapun hasil survei didapat dengan melakukan survei semi-terbuka, yaitu responden disodori 29 nama kandidat capres.

Merespons hasil survei tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburokhman mengatakan, kader di partainya sedianya menginginkan Prabowo kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo Tertinggi Versi Survei, Politisi PKS Sebut Ada Peluang Muncul Tokoh Baru

Namun, Habiburokhman mengatakan masih belum ada keputusan apa pun terkait pencalonan menuju Pilpres 2024.

“Kader Gerindra tentu kami sangat ingin beliau kembali nyapres, tapi belum ada keputusan apa pun soal itu karena tetap harus dengan persetujuan beliau,” Habiburokhman.

Dia juga mengatakan, partainya tidak akan terlalu reaktif dalam menanggapi hasil survei yang ada.

“Sebagian besar masyarakat sudah move on dari polarisasi 2019, Pak Prabowo bekerja semaksimal mungkin menjadi elemen pemersatu bangsa,” ujar Habiburokhman.

Adapun pengamat politik sekaligus pendiri KedaiKOPI Hendri Satrio menilai, tingginya elektabilitas Prabowo merupakan dampak dari Pilpres 2014 dan 2019.

Hendri menuturkan, Presiden Jokowi sudah tidak mungkin maju pada pilpres selanjutnya. Oleh karena itu, para responden menilai Prabowo layak menjadi presiden pada 2024.

Baca juga: Survei SSC: Prabowo Capres Favorit Milenial, Risma Paling Dipilih, Ganjar Masuk Top of Mind

“Ya ini kan sebetulnya sisa elektabilitas dia pasca-pilpres kemarin kan,” kata Hendri kepada Kompas.com, Selasa (13/4/2021).

Hendri menuturkan, elektabilitas Prabowo terjaga karena Ketua Umum Partai Gerindra itu sudah dua kali maju sebagai calon presiden.

“Orang kalau ditanya calon presiden ya Prabowo, kan sudah dua kali jadi calon presiden, gitu kan. Jadi memang wajar, ini adalah sisa elektabilitas 2014, 2019,” ucapnya.

Sementara itu, merespons tingginya elektabilitas Prabowo dalam sejumlah survei, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, masih ada peluang munculnya tokoh baru sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Menurut Mardani, hal serupa pernah terjadi pada Pilpres 2014 saat nama Jokowi melejit jelang pemilihan.

Baca juga: Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Lebih lanjut, menurut Mardani, pada Pilpres 2024 masih ada sejumlah tokoh yang juga dirasa memiliki elektabilitas tinggi di sejumlah survei.

Beberapa nama yang kerap muncul di papan atas survei sebagai calon presiden potensial di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Semua masih mungkin terjadi, termasuk yang belum ada dalam daftar. Seperti pasar saham, ketika pasar adem ayem kadang menjadi peluang munculnya tokoh baru dalam setahun terakhir seperti kasus Pak Jokowi di 2014," kata Mardani.